Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Berkas Pelanggaran HAM Dibawa ke Dewan HAM PBB

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008

JAKARTA, JUMAT - Pengembalian berkas kasus pelanggaran HAM oleh Kejaksaan Agung, kekerasan Kendari, sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas HAM, dan perkembangan kasus Munir akan menjadi salah satu agenda yang akan dibawa oleh delegasi NGO Indonesia dalam sidang Universal Periodical Review (UPR) Dewan HAM PBB di Geneva.

Demikian disampaikan Kepala Biro Internasional Kontras, Sri Suparyati dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (4/4).

Para delegasi membawa agenda ini, lanjut Sri, untuk memberikan desakan terhadap pemerintah Indonesia agar memenuhi standar hukum HAM Internasional. "Pemenuhan standar ini menyangkut penyelesaian kasus HAM maupun mekanisme kerja institusi negara," katanya.

Selain agenda kondisi HAM yang terbaru, kata Sri, delegasi NGO akan membawa beberapa isu lain yakni pelanggaran HAM masa lalu, penyiksaan, hak-hak perempuan, kebebasan beragama, penduduk asli, penyelesaian HAM Timor Leste, Papua, hak anak, dan kebebasan berekspresi.

Menurut Sri, sidang UPR yang baru pertama kali diselenggarakan mempunyai kelebihan dalam menanggani pelanggaran HAM di suatu negara. "Prosedurnya tidak berbelit-belit dan dalam sidang ini bisa mengemukakan kondisi dan pelanggaran HAM yang sedang terjadi saat ini," ujarnya.

Dalam sidang UPR yang digelar pada tanggal 9 April nanti, Indonesia akan mengirimkan 23 delegasi. "Dari NGO berjumlah tiga orang, sedangkan dari pemerintah ada 20 orang," kata Koordinator HRWG Rafendi Djamin yang mendampingi Sri dalam konferensi pers. Rafendi juga menjadi salah satu perwakilan NGO dari Indonesia.

Dalam sidang tersebut, lanjut Rafendi, delegasi Indonesia akan membawa tiga dokumen untuk menjadi referensi kondisi HAM di Indonesia. Tiga dokumen itu yakni kompilasi rekomendasi dari Dewan HAM PBB untuk Indonesia, kompilasi dari stakeholder (NGO Indonesia dan Internasional), dan laporan dari pemerintah.

Sidang UPR nanti, kata Rafendi, akan menghasilkan rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan untuk Indonesia. Namun, rekomendasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar suatu negara menjalankan hasil rekomendasi itu. "Jadi pelaksanaan rekomendasi tergantung pada komitmen negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM," demikian Rafendi. DIV



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,071 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org