Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus

Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012

Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn). Sudomo, mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 18 April 2012. Semasa hidupnya, selain pernah menjadi Pangkopkamtib, Sudomo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI AL, Menkopolkam, Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kepemimpinan Soeharto.

Bagaimanapun juga, karier Sudomo di masa lalu tidak dapat dipisahkan dari keterlibatannya dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus tragedi 1965/1966, kasus penembakan misterius 1982-1985, kasus Tanjung Priok 1984 dan kasus Talangsari, Lampung 1989.

Dalam kasus penembakan misterius (petrus) 1982-1985 misalnya, pada saat itu Sudomo yang menjabat sebagai Pangkopkamtib menggelar Operasi untuk menertibkan preman bertatto dan pengemis di beberapa wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk memerangi premanisme. Tercatat selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun, sebanyak 721 orang bertatto ditemukan meninggal secara misterius di pinggir jalan, sungai maupun tempat umum lainnya dengan luka tembak di kepala dan dada. Diantaranya bahkan ditemukan dengan posisi tangan dan kaki terikat. Tidak pernah ada proses hukum terhadap mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa petrus tersebut.

Begitupun pada kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang melibatkan Sudomo maupun sejumlah petinggi militer, belum ada yang diproses hingga ke Pengadilan. Dalam kasus Talangsari, Lampung misalnya, meski pada tahun 2008, Sudomo akhirnya datang untuk memenuhi panggilan Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM terkait posisinya sebagai Menkopolkam saat kasus Talangsari, Lampung terjadi namun proses penyelidikan tersebut tidak kunjung selesai hingga kini. Ironisnya, Pemerintah justru terkesan melupakan tindakan-tindakan yang dilakukan para pelaku di masa lalu dengan memberikan apresiasi terhadap jasa-jasanya di masa lalu tanpa melihat akibat yang muncul dan dirasakan oleh para korban. Bahkan secara khusus, Presiden SBY dalam pernyataannya di media menyatakan bahwa Sudomo memiliki pengabdian yang tinggi bagi Negara semasa hidupnya.

Kami khawatir sikap “lupa” yang dimiliki pemerintah, khususnya SBY terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu akan berdampak pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang kini tengah diperjuangkan oleh para korban dan keluarga korban. Jika pemerintah terus mengabaikan kasus-kasus tersebut maka ke depan, tidak akan ada seorang pelaku pun yang diadili hingga akhir hayatnya. Sementara, para korban pelanggaran HAM masa lalu tidak akan pernah mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Kami meminta Pemerintah, khususnya SBY memastikan komitmennya terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan konstitusi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban berupa pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan dan pemulihan hak.

Jakarta, 19 April 2012
Badan Pekerja KontraS



Haris Azhar
Koordinator Eksekutif

Contact person: Haris Azhar - 081513302342



Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,744 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org