Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan 4 Tahun Penjara terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember : Menggenapkan Praktek Rekayasa Kasus dalam Proses Peradilan

Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012

Putusan 4 Tahun Penjara terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember :
Menggenapkan Praktek Rekayasa Kasus dalam Proses Peradilan

Vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap terdakwa kasus error in persona Rahmatullah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 menggenapkan praktek rekayasa kasus dalam proses peradilandi Indonesia. Putusan ini juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh panggang dari api. Berdasarkan informasi dan fakta-fakta persidangan dalam proses bergulirnya persidangan terdapat banyak kejanggalan yang terjadi antara lain :

1. Sejak awal, penangkapan disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Rahmatullah, tuduhan yang disangkakan oleh penyidik kepolisian selalu berubah-ubah. Atas tindakan penagkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polres Jember tersebut, Aiptu Iriyanto dan Brigpol Ida Bagus Sentot hanya dijatuhi hukuman disiplin.

2. Hak-hak Sdr. Rahmatullah sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP tidak pernah diberikan oleh Pihak Polres Jember. Dan pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum tersebut seharusnya berakibat pada pemeriksaan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).

3. Adanya perubahan isi dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 17 Oktober 2011 dan 05 Maret 2012 adalah bukti bahwa keberanian JPU merubah isi dan menambah isi dakwaan membuktikan bahwa JPU tidak cermat dalam menyusun dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP yang mensyaratkan dakwaan harus jelas, lengkap, dan cermat. Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, batal demi hukum (null and void).

4. Selama persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jember, ditemukan indikasi kuat adanya penyelewenangan yang mengarah pada perilaku Hakim yang tidak adil, tidak jujur dan tidak seimbang dalam menjalani proses persidangan (melanggar prinsip-prinsip peradilan yang tidak adil/unfair trial) dan melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Hakim. Majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendesak :

1. Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi dan melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang terlibat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember untuk terdakwa Rahmatullah sebagaimana kewenangan KY dalam UU No 22 tahun 2004.

2. Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Majelis hakim yang menangani perkara dengan terdakwa Rahmatullah dengan tetap mempertimbangkan beberapa kondisi yang terjadi sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember khususnya dan melihat latar belakang kasus tersebut sejak di kepolisian hingga sampai ke proses persidangan.

3. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) serta Komisi Kejaksaan (Komjak) melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.

4. Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak menghentikan proses pidana yang dilakukan oleh anggota Polres Jember. Apalagi di dalam proses pemeriksaan internal di tubuh kepolisian terbukti 2 anggota kepolisian melakukan pelanggaran hingga akhirnya dijatuhkan penghukuman selama 21 hari.

5. Komisi III DPR RI untuk melakukan pengawasasan secara menyeluruh dalam perkara ini, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tindakan ini telah menjadi modus rekayasa kasus yang banyak terjadi di Indonesia dan telah kami laporkan resmi kepada Komisi III DPR. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan koreksi dan evaluasi untuk mendorong pembenahan akuntabilitas serta agar kasus serupa tidak terjadi dikemudian hari.


Jakarta, 16 Maret 2012

Badan Pekerja,



Sinung Karto
Kepala Divisi Advokasi, Hukum dan HAM
No. kontak 08561914400



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,302 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org