Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masih ada Petrus di Simpang Mile-51

Tgl terbit: Selasa, 10 Januari 2012

Masih ada Petrus di Simpang Mile-51

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras atas keberlanjutan penembakan misterius (Petrus) di simpang Mile-51, tanpa diikuti pengusutan terbuka atas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Insiden petrus kembali terjadi pada Senin, 9 Januari 2012 sekitar pukul 09.15 WIT, di ruas simpang Mile 51. Wilayah ini menghubungkan Timika dan Tembagapura. Sebuah mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) bernomor lambung LWB 01-3608, dikendarai 2 karyawan PT KPI ditembaki dan dibakar oleh orang yang tidak diketahui. Dalam insiden tersebut, 2 karyawan tewas (baca: Nasyun Naboth Simopiaref tewas di lokasi dan Thomas Bagiarsa tewas akibat luka bakar). Pasca insiden kedua korban sempat diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Tembagapura untuk proses identifikasi. Sebagai informasi PT KPI adalah perusahaan kontraktor PT Freeport Indonesia. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Polda Papua atas kekerasan tersebut.

Insiden Mile-51 di awal tahun 2012 semakin memperpanjang daftar penembakan misterius di Papua. Utamanya sekitar areal PT Freeport Indonesia. KontraS bahkan secara khusus telah membuat laporan spesifik mengenai praktik penembakan misterius di sekitar areal PT Freeport Indonesia antara rentang waktu 2009-2011. Dilihat dari pola kekerasan, tidak ada hal baru dan membedakan antara satu kasus penembakan misterius dengan kasus lainnya. Semua kasus terjadi di titik antara Mile 35-61, di mana titik antara tersebut merupakan titik rawan yang kerap dijadikan lokasi penembakan misterius. Para penyerang juga masih menargetkan pekerja dan aset PT Freeport Indonesia.

Sekali lagi, wilayah ini merupakan zona khusus PT Freeport Indonesia dan dibutuhkan akses khusus untuk melewati wilayah tersebut. Bahkan, aparat gabungan TNI dan Polri telah melakukan penjagaan ekstra ketat di beberapa titik, khususnya di Mile 32, 34, 50, 54, 64 dan Mile 66. Namun keberadaan penjagaan ekstra ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri serta aparat keamanan PT Freeport Indonesia tidak serta merta mampu menjamin rasa aman para pekerja PT Freeport Indonesia dan warga sipil yang menetap di sekitar lokasi kejadian untuk beraktivitas.

Padahal secara rutin, aparat gabungan TNI dan Polri telah menerima dana keamanan untuk menjaga wilayah PT Freeport Indonesia sebesar Rp. 1.250.000/bulan terhadap 635 personel aparat TNI dan Polri. Bukankah hadirnya dana tambahan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat keamanan di lapangan? Tidak hanya mengamankan obyek vital nasional di area PT Freeport Indonesia, namun sekaligus memberikan pengamanan ekstra kepada warga sipil yang beraktivitas di sekitar areal PT Freeport Indonesia.

Model penembakan misterius kerap dijadikan instrumen penebar teror di tengah masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah konflik seperti Papua. Hal Ini kemudian memperkuat dugaan bahwa kasus-kasus penembakan misterius yang terjadi bukanlah kriminal murni. Ada nuansa lokalitas konflik yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengancam rasa aman warga sipil. Sebagaimana model penembakan misterius yang belakangan ini marak terjadi di Aceh, menjelang momen suksesi Pilkada. Secara sosiologis, kekerasan yang digunakan sebagai instrumen teror dapat dikelola untuk mengendalikan orang lain/komunitas, memadamkan upaya perlawanan atau bahkan memberikan legitimasi agar pihak-pihak yang memiliki otoritas kekuasaan dapat mengontrol rasa aman yang sejatinya dapat diperoleh publik secara serta merta.

KontraS mendorong aparat kepolisian, khususnya Polda Papua untuk mengambil langkah proaktif dalam menuntaskan kasus-kasus penembakan misterius. Mengingat KontraS secara langsung pernah melaporkan pola kekerasan ini kepada Mabes Polri di bulan November 2011, dan seharusnya Mabes Polri bisa memberi perhatian serius agar potensi keberulangan bisa dicegah.

Aparat kepolisian harus segera mengambil upaya hukum dan tidak menggantung perkara, dengan mengabaikan dan melemparkan tuduhan pada Organisasi Papua Merdeka, tanpa didahului dengan penyelidikan yang independen. Mengingat, pada penyelidikan sebelumnya (tahun 2011), ditemukan selongsong peluru buatan PT Pindad di sekitar lokasi kejadian. Pengabaian atas fakta peristiwa adanya praktik penembakan misterius sepanjang tahun 2011 adalah bukti dari ketidakseriusan agenda penegakan hukum di Papua.

Pilihan untuk membuka dan menyelidiki kasus-kasus penembakan misterius merupakan langkah yang bisa digunakan untuk kembali mendorong ruang pengawasan efektif. Utamanya kepada aparat gabungan TNI dan Polri yang secara khusus ditugaskan di wilayah tersebut. Penyelidikan ini juga juga bisa digunakan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi eksternal, melibatkan institusi Komnas HAM dan Kompolnas atas pilihan-pilihan kebijakan keamanan yang telah diterapkan di Papua

Jakarta, 10 Januari 2012

Badan Pekerja,

Haris Azhar, MA
Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,641 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org