Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan : 'Tuntaskan dan Pulihkan'



Tgl terbit: Selasa, 16 Februari 2016

#MasihIngat
Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan : “Tuntaskan dan Pulihkan”

 

Agenda peringatan Peristiwa Talangsari tahun ini yang bertema : Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan “Tuntaskan dan Pulihkan”, dilaksanakan dengan dua rangkaian kegiatan. Dua kegiatan itu yakni Kegiatan Peringatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Februari 2016 di Dusun Talangsari, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Batu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.30 s/d 14.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di Kantor Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari korban, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan mahasiswa.

Pada kegiatan pertama, kegiatan peringatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Panitia dari Paguyubuan Keluarga dan Korban Talangsari (PK2TL), Edi Arsadad. Pada peringatan tahun ini, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yakni Amriadi, Kepala Kesbangpol Pemkab Lampung Timur. Ia menyampaikan pemerintah daerah siap untuk menerima dan memfasilitasi ide tentang program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, baik pembangunan secara ekonomi maupun fisik yang digagas oleh korban maupun masyarakat sekitar melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Sehingga pada momentum kali ini mengemukakan, “Kepada pemerintahan tingkat desa untuk mengakomodir segala macam bentuk ide dan gagasan masyarakat. Harapannya kedepan, tidak ada lagi pendapat bahwa terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Dusun Talangsari terhadap akses kebutuhan dasar” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok.1 : Amriadi, Kepala Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

 

Feri Kusuma dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan pada peringatan ke-27 Peristiwa Talangsari ini hendaknya kita harus paham dan sadar bahwa merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu salah satunya yakni Peristiwa Talangsari. Maksud untuk menyelesaikan tidak lain agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Lebih lanjut ia mengemukakan salah satu inisiatif dari korban yang sedang dilakukan saat ini adalah membangun monumen Peristiwa Talangsari sebagai bentuk memorialisasi. “Monumen ini tidak dibangun untuk membuka atau mengungkit peristiwa yang telah terjadi, namun untuk mengingat bahwa dahulu pernah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat di Dusun Talangsari” ungkapnya. Pemerintah juga harus mengupayakan kedepan monumen dan dilokasi kejadian dibangun museum agar generasi penerus bisa belajar dan meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat setempat.

 

 

 

 

 

 

 

Dok. 2 : Feri Kusuma dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

 

Terakhir pada Kegiatan Peringatan ditutup dengan pembacaan doa oleh Bapak Amir yang juga merupakan korban Peristiwa Talangsari. Doa ini ditujukan terutama terhadap arwah para korban yang telah meninggal dunia dan orang-orang yang belum ditemukan hingga hari ini. Karena di lokasi kita memperingati 27 Tahun Peristiwa Talangsari hari ini, merupakan saksi sejarah bagaimana pembantaian dan penghilangan secara paksa terhadap masyarakat yang dilakukan secara keji. Peringatan ke-27 ini juga menghadirkan kesenian Reog Ponorogo sebagai hiburan bagi masyarakat.

Dok.3 dan Dok.4 : Pembacaan Doa dan Reog Ponorogo

 

Pada kegiatan yang kedua, yakni Diskusi Publik yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di Kantor Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari Korban, Praktisi Hukum, Masyarakat Sipil, dan Mahasiswa.

Sebagai pemancing, Edi Arsadad, mewakili organisasi korban (Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari/PK2TL) mengemukakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus Peristiwa Talangsari karena itu menjadi salah satu agenda pemerintahan hari ini tepatnya pada Poin 9, Nawa Cita. “Tetapi, sampai hari ini tidak ada kejelasan dalam konteks kepastian hukum bagi para korban pasca penyilidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM” ujarnya.

Dok.5 : Feri Kusuma (KontraS), Edi Arsadad (PK2TL), Hanami (PBH Peradi) dan Budiyono (Akademisi FH Unila).

 

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Ketua Pusat Studi Konstitusi, Dr. Budiyono, S.H. mengatakan bahwa ini bentuk tidak bertanggung jawabnya pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Untuk konteks Peristiwa Talangsari, kejadian ini seperti didesain pemerintah untuk mengklaim suatu komunitas masyarakat sesat dan melegitimasi kekerasan terhadap mereka. Sehingga tindakan-tindakan keji seperti pembantaian, pembakaran dan penghilangan secara paksa dapat dilakukan yang jelas-jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan.

Akan tetapi, sangat disayangkan banyak pihak yang melupakan dan a historis dengan Peristiwa Talangsari sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurkholis, Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Banyak generasi muda sebayanya yang buta dan tidak mengetahui tentang sejarah Peristiwa Talangsari. Maka dari itu, Feri Kusuma, dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekearasan (KontraS) menyambut pernyataan di atas dengan menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat terutama di daerah Lampung untuk ikut andil secara partisipatif mendorong penuntasan kasus Peristiwa Talangsari melalui mekanisme hukum. “Jaksa Agung dan Pemerintah selalu mewacanakan rekonsiliasi tanpa ada pengungkapan kebenaran serta proses penegakan hukum terlebih dahulu.” ujarnya.

Dok.6 : Peserta Diskusi Publik Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari

 

Hal senada dikemukakan oleh M.Ridho, Ketua Peradi Cabang Bandar Lampung yang mengusulkan agar tuntutan penyelesaian kasus Peristiwa Talangsari diarahkan kepada Jaksa Agung sebagai pihak yang seharusnya melakukan tugas dan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan. “Mengingat Jaksa Agung hari ini berasal dari daerah Lampung, maka seharusnya Jaksa Agung mempunyai perhatian terhadap kasus Peristiwa Talangsari” ungkap Ridho. Ia juga mengusulkan upaya mendorong penuntasan kasus Peristiwa Talangsari dilakukan menggunakan pendekatan “kedaerahan” atau budaya daerah Lampung. Agar proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap Peristiwa Talangsari.

Dari beberapa pendapat di atas, hasil dari diskusi publik ini menyimpulkan bahwa :

  1. Dilakukannya transformasi dan konsolidasi semua elemen baik korban, Advokat/Praktisi Hukum, LSM dan Mahasiswa di daerah Lampung untuk mendorong dan  mendesak proses penegakan hukum dalam konteks penuntasan Peristiwa Talangsari yang akan disokong oleh seluruh elemen yang ada di Nasional.
  2. Upaya mendorong serta mendesak penyelesaian dan penuntasan Periswtiwa Talangsari difokuskan kepada Jaksa Agung, salah satunya menggunakan pendekatan ‘kedaerahan’ atau budaya Lampung oleh masyarakat daerah Lampung. Mengingat Jaksa Agung hari ini berasal dari daerah Lampung.


Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,958 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org