Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perlindungan Hukum dan Kemanusiaan bagi Warga Syiah di Sampang, Madura

Tgl terbit: Jumat, 30 Desember 2011

Perlindungan Hukum dan Kemanusiaan bagi Warga Syiah di Sampang, Madura

SURABAYA -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, prihatin dan menyesalkan sikap pemerintah dan kepolisian yang tidak serius dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Syi'ah di Sampang.

Berdasarkan pemantauan KontraS di lapangan, sampai dengan saat ini Pemerintah belum mengambil sikap yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang menimpa jamaah Syi'ah di Sampang. Jamaah syi'ah yang berjumlah 220 orang diantaranya ada orang tua dan balita diungsikan di GOR Kota Sampang tanpa ada kejelasan sampai kapan. Mengungsikan jamaah syiah di GOR bukan merupakan penyelesaian dan hanya akan menimbulkan masalah baru bagi para mereka. Terlebih pemerintah hanya memberikan fasilitas kepada pengungsi berupa nasi bungkus, dan fasilitas kesehatan ala kadarnya.

Sama seperti dengan pemerintah, pihak kepolisian juga menunjukkan sikap yang serupa. Sampai saat ini Polisi belum ada komitmen untuk mengusut kasus kekerasan ini dengan serius. Sampai hari ini belum satu pun tersangka yang ditangkap padahal bukti-bukti yang ada sudah sangat jelas. Sementara itu keadaan di Nangkernang tidak kunjung kondusif. KontraS mendapatkan laporan bahwa sebagian rumah warga syiah yang masih tinggal di Nangkernang dijarah dan dirampok orang-orang yang tidak dikenal, dan warga syiah yang bersangkutan tidak berani melawan karena apabila melawan rumahnya akan dibakar. Keadaan ini menunjukkan apabila pihak kepolisian tidak melakukan upaya serius dalam memulihkan keamanan di wilayah ini.

Sebagai catatan, pada bulan April 2011, pihak Jamaah Syi'ah telah melaporkan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa mereka kepada Komnas HAM. Akan tetapi hingga saat ini Komnas tidak melakukan apapun sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki.
Sikap acuh tak acuh dari Pemkab Sampang dan sikap diam dari Pemerintah Provinsi Jatim maupun Pemerintah Pusat merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Karena itu, KontraS Surabaya mendesak :
- Pemerintah Pusat dan Daerah membuat kebijakan yang secara khusus melindungi Jamaah Syiah Sampang dan memulihkan semua hak-haknya yang terampas akibat tindak kekerasan yang menimpa mereka.
- Kepolisian untuk segera melakukan proses hukum atas semua tersangka yang menjadi pelaku Tindak Kekerasan dalam peristiwa ini
- Komnas Ham untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa ini.

Surabaya, 30 Desember 2011
Badan Pekerja,

Andy Irfan
Koordinator KontraS Surabaya
+6281233096022



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,436 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org