Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN

Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011

Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik
atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN

(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.

"Kami kecewa karena Komisi HAM ASEAN telah gagal untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan naskah Deklarasi HAM yang nantinya akan membawa dampak yang luas bagi hak dan kehidupan rakyat di kawasan ini. Kami mendesak Komisi HAM ASEAN agar transparan dan akuntabel serta menyediakan akses bagi masyarakat umum untuk memberi masukan dan komentar terhadap naskah Deklarasi HAM tersebut," komentar Haris Azhar, kordinator KontraS yang adalah juga kordinator dari SAPA-TFAHR, salah satu penyelenggara dari konsultasi tingkat regional ini.

Untuk menyikapi pernyataan yang dibuat oleh Komisioner Tinggi HAM PBB kemarin, Navi Pillay, yang mendesak Komisi HAM ASEAN untuk lebih transparan dan memastikan adanya keterlibatan masyarakat sipil, khususnya dalam penyusunan naskah Deklarasi HAM ASEAN, Azhar menyebutkan bahwa pernyataan dari Komisioner Tinggi tersebut sangat tepat momentumnya, mendukung dan sejalan dengan aspirasi ASEAN untuk menjadi organisasi yang berorientasi kepada masyarakat (people oriented). "Peserta konferensi menyambut pernyataan dan mendesak Kantor Tinggi HAM PBB untuk terus memantau dengan jelas proses penyusunan naskah Deklarasi HAM ASEAN dan mekanims HAM ASEAN."

Peserta konsultasi regional ini mengingatkan bahwa Deklarasi HAM ASEAN yang sekarang sedang disusun oleh Komisi HAM ASEAN mungkin mengabaikan hukum dan standar internasional HAM jika konsep-konsep yang berlaku di ASEAN seperti 'non-interference', 'partikularitas dari kondisi nasional, kebudayaan dan sejarah' serta 'upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban' diterjemahkan sebagai cara untuk memaksakan pembatasan bagi penikmatan HAM.

"Karena proses penyusunan naskah Deklarasi HAM yang tidak transparan ini, kami khawatir bahwa penafsiran yang salah akan menjadi alat bagi beberapa negara untuk menurunkan aturan mengenai HAM karena tidak ada pantauan oleh publik. Rakyat ASEAN berhal menikmati hak-hak sebagaimana yang dinikmati oleh manusia lain di dunia ini dan adalah sebuah keharusan bagi rakyat ASEAN untuk terlibat dan dimintai pendapatnya dengan cara berarti, otentik dan substantif," kata Yap Swee Seng, direktur eksekutif dari the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA).

Kekhawatiran yang sama juga diutarakan oleh perwakilan masyarakat sipil mengenai keselarasan peran dan tugas dari Komisi HAM ASEAN (AICHR) dan Komisi Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC). “Kami mendesak Komisi HAM ASEAN agar membahas dan memecahkan masalah ini dengan dasar kemandirian, kesetaraan dan saling melengkapi kerja masing-masing demi kepentingan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kami sangat bersemangat dengan keterbukaan dari Komisi Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC) untuk terlibat dan bekerjasama dengan masyarakat sipil sejak pertemuan pertama mereka dan mendesak Komisi HAM ASEAN untuk melibatkan Komisi Hak Perempuan dan Anak dalam proses penyusunan naskah Deklarasi HAM ASEAN.” Ujar Nina Somera, perwakilan dari The Southeast Asian Women's Caucus on ASEAN.

Konsultasi Regional yang ke-4 ini dibuka dengan pidato pengantar dari Komisioner Tinggi HAM PBB, Ibu Navi Pillay, yang mengadakan beberapa pertemuan lain dengan Komisi HAM ASEAN, Komisi Hak Perempuan dan Anak, Forum Institusi HAM Nasional (SEANF) dan organisasi masyarakat sipil dalam kunjungannya ke Bali. Konsultasi regional ini diselenggarakan bersama oleh the Solidarity for Asian People's Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA-TFAHR), FORUM-ASIA, dan KontraS.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak:
1.     Mr. Haris Azhar, coordinator of KontraS, co-convenor cum national focal point for Indonesia of SAPA-TFAHR, mobile: +62 815 13302342 (Indonesia), email: haris_azhar@yahoo.com
2.     Mr. Yap Swee Seng, executive director of FORUM-ASIA, co-convenor of SAPA-TFAHR, mobile: +62 812 98793605(Indonesia), +66 81 8689178 (Thailand), email: yap@forum-asia.org
3.     Mr. Tan Kong Soon, president of Think Center, national focal points for Singapore of SAPA-TFAHR, mobile: +65 91077905 (Singapore), email: t_kong-soon@hotmail.com
4.     Ms. Patcharee Sae-eaw, advocacy officer of People’s Empowerment Foundation, national focal points for Thailand of SAPA-TFAHR, mobile: +66 81 5898978, email: patch.s@gmail.com
5.     Mr. Qeung Jeudy, representative of ADHOC, national focal points for Cambodia of SAPA-TFAHR, mobile: +855 12 714147, email: chracsecretariat@yahoo.com
6.     Mr. Egay Calibatan Jr., representative of Task Force Detainees of the Philippines, national focal point for Philippines of SAPA-TFAHR, mobile: +66 92 19645017, email: egay.advocacytfdp@gmail.com
7.     Ms. Cynthia Gabriel, representative of SUARAM, national focal point for Malaysia of SAPA-TFAHR, mobile: +60 12 3792189, email: cynthiagabriel2@gmail.com  
8.     Ms. Nina Somera, representative of the Southeast Asia’s Women Caucus on ASEAN, mobile: +62 878 36563943(Indonesia), email: nina@apwld.org
9.     Ms. Julia Mayerhofer, representative of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), mobile: +66 89 1125761 (Thailand), email: aprrn.officer@gmail.com
10.  Ms. Joan Carling, coordinator of the Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), mobile: , email: joan@aippnet.org
11.  Ms. Maulani A Rotinsulu, representative of the Disabled Peoples International Asia Pacific (DPI-AP), mobile: +62 812 8253598, email: rotinsulu.maulani@gmail.com



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,092 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org