Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Bali, 27 November 2011

Tgl terbit: Minggu, 27 November 2011

Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB
Bali, 27 November 2011

Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, hari ini bertemu dengan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil nasional dan regional, di Bali – Indonesia, dalam rangka Konsultasi Regional ke-4 mengenai ASEAN dan Hak Asasi Manusia/ The 4th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights.

Ibu Navanethem Pillay juga diagendakan untuk bertemua dengan Komisi HAM PBB (AICHR), yang akan berlangsung di Bali juga, mulai tanggal 28 November 2011. 

Dalam pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM PBB tersebut, organisasi masyarakat sipil yang berasal dari berbagai negara di ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam dan Filipina, juga berbagai isu seperti buruh migran, masyarakat adat, anak dan perempuan.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat sipil mengangkat beberapa masalah seperti proses penyusunan naskah Deklarasi HAM ASEAN yang tidak terbuka terhadap masukan publik, kinerja Komisi HAM ASEAN, serta beberapa isu HAM di kawasan ASEAN. Masyarakat sipil berharap, agar kedatangan Ibu Navanethem Pillay dapat mempengaruhi AICHR untuk lebih responsif terhadap masukan dari masyarakat sipil.

Saat ini  Komisi HAM ASEAN sedang menyusun rancangan naskah Deklarasi HAM ASEAN. Masyarakat sipil menilai bahwa proses penyusunan naskah Deklarasi  HAM ASEAN sangat tertutup dan tidak partisipatif. Kondisi semacam ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas naskah yang akan dihasilkan. Masyarakat sipil di ASEAN berkeinginan besar agar Deklarasi HAM ASEAN sejalan dengan semangat HAM yang universal serta standar hukum HAM internasional.

Di berbagai negara anggota ASEAN dan di tingkat regional, sedikit sekali ruang bagi masyarakat sipil untuk bertemu, berdialog, apalagi untuk bekerjasama dengan Komisi HAM ASEAN. Masyarakat sipil yang hadir berpendapat bahwa dari berbagai mekanisme HAM regional maupun internasional yang ada saat ini, hanya Komisi HAM ASEAN (AICHR) yang belum memberikan kerangka institusional bagi keterlibatan masyarakat sipil. Mekanisme regional lain, seperti Uni Eropa dan Inter-Amerika, menyediakan ruang bagi peran masyarakat sipil untuk memajukan dan mempromosikan HAM.

Situasi HAM di ASEAN juga menjadi sorotan, misalnya kondisi perlindungan terhadap buruh migran dan masyarakat adat. Sejak pengesahan Deklarasi Perlindungan Buruh Migran ASEAN di tahun 2007, ASEAN belum berhasil menyusun sebuah aturan perlindungan yang mengikat seluruh negara ASEAN. Salah satu kegiatan Komisi HAM ASEAN (AICHR) tahun ini adalah melakuka sebuah studi tematik mengenai migrasi, namun tidak banyak yang diketahui publik mengenai perkembangan studi ini, termasuk juga tidak adanya ruang partisipasi bagi masyarakat pemangku kepentingan dalam proses ini.

Masih banyak persoalan HAM lainnya di ASEAN, seperti pelanggaran HAM di Burma, juga luput dari perhatian Komisi HAM ASEAN.

Untuk itu, masyarakat sipil di ASEAN berharap, agar dalam Pertemuan yang ke-7 nanti, Komisi HAM ASEAN dapat mulai membuka diri terhadap organisasi masyarakat sipil, demi penguatan mekanisme HAM, dan pemajuan perlindungan HAM di ASEAN.

Kuta – Bali, 27 November 2011

KontraS – SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights – FORUM-ASIA

Contact persons:
- Haris Azhar (Kordinator KontraS): +62-81513302342
- Atnike Nova Sigiro (Manager Program Advokasi ASEAN/ FORUM-ASIA): +62-8129401766
- Chrisbiantoro (Staff Divisi Advokasi/ KontraS): +62-81319070436



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,779 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org