Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat

Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011

Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian
 Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam beberapa hari ini KontraS telah menerima pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan yang dilakukan berupa penyiksaan dan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan  martabat manusia. Penyiksaan merupakan sebuah kejahatan serius di dalam HAM.
Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Dugaan Penyiksaan yang menyebakan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Kepolisian Resort Kerinci Provinsi  Jambi terhadap Neka Pratama bin Sinarifin (21) mahasiswa STIE Sungai Penuh Kabupaten Kerinci.
  1. Kasus penyiksaan  terhadap Topan Rahmatullah Ramadhan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian Sektor Banjar Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Kasus diatas menunjukkan bahwa penggunaan  kekerasan berupa penyiksan dan atau  tindakan merendahkan  martabat kemanusiaan masih digunakan oleh anggota kepolisian dalam menangani suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan kepolisian belum dapat bekerja secara professional.  

Kami menegaskan bahwa tindakan anggota kepolisian di Jambi dan Banjarmasin telah melanggar UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan Pasal 1 ayat 1: "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi…dst.” Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009,  Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi  Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 huruf bb Implementasi prinsip dan Standard HAM dalam penyelenggaraan  tugas Kepolisian RI yaitu: "Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia"

Kami mendesak kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengusutan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan ini penting dilakukan untuk memastikan siapapun pelaku tindakan penyiksaan harus dilakukan prsoses hukum, tidak terkeculi anggota kepolisian.

Kami juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku penyiksan tersebut diilakukan secara transparan dengan melakukan proses hukum terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam  tindakan diatas tidak berhenti pada pelanggaran etika, tetapi juga pada proses hukum pidana umum, apalagi tindakan tersebut hingga  menyebabkan hilangnya nyawa orang.   

Kami meminta kepada jajaran kepolisian untuk senantiasa bertindak professional dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menangani atau meminta keterangan atasu suatu permasalahan.

Jakarta, 13 November 2011
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator

Lampiran: kronologi penyiksaan (unduh)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,926 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org