Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hasil Investigasi Tim Advokasi Kasus Ruyati Binti Satubi di Arab Saudi

Tgl terbit: Senin, 26 September 2011

Hasil Investigasi Tim Advokasi
Kasus Ruyati Binti Satubi di Arab Saudi

“Kebohongan Pejabat Publik”.

Pada 11-20 Agustus 2011, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Advokasi dan Perlindungan TKI berangkat ke Saudi Arabia untuk melakukan investigasi dan menelusuri kasus Ibu Ruyati Binti Satubi, TKW yang dipancung di Arab Saudi pada 18 Juni 2011. Menurut KBRI, KJRI serta lembaga terkait, pemancungan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ironisnya, kabar pemancungan ini justru pertama kali diperoleh dari salah satu media Arab, sesaat setelah hukuman itu dilakukan. Berita ini tentu sangat mengejutkan warga Indonesia dan para pejuang TKI di tanah air, khususnya Ibu Een selaku putri almarhumah Ruyati Binti Satubi beserta segenap keluarga. Ironisnya, Duta Besar RI di Riyadh pun melalui teleconference, sesaat setelah berita beredar, menyatakan baru mengetahui 2 jam setelah pelaksanaan eksekusi.

Selama hampir tujuh hari di Saudi Arabia, Tim Advokasi menelusuri infomasi seputar lokasi pemakaman, proses persidangan almarhumah, salinan berkas pengadilan, hak-hak properti almarhumah yang ditinggalkan, serta kemungkinan pemulangan jenazah almarhumah ke Indonesia, serta kualitas pelayanan pihak KJRI dan KBRI di Saudi Arabia.

Berikut beberapa hasil penelusuran Tim advokasi di tiga daerah (Jeddah, Mekkah, dan Madinah) selama 7  hari.

1. BNP2TKI telah melakukan kebohongan publik, karena sebelumnya menyebut bahwa makam almarhumah Ruyati berada di Ma’la, namun hasil temuan kami membuktikan bahwa lokasi makam almarhum Ruyati ada di Sarai' (sharaya) Mekah, sesuai nomor registrasi pemakaman, Kavling/blok 25 urutan ke-7 dari sisi kanan dan ke-3 dari belakang, nomor 350.

2. KBRI maupun KJRI melakukan pengabaian informasi, sekaligus pembiaran dalam kasus almarhumah Ruyati. Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi kami, minimal 1 minggu sebelum qishas dilaksanakan, selalu ada pemberitahuan terperinci melalui televisi dan media setempat tentang identitas, jenis kelamin, asal negara, dan bentuk kesalahan sang terpidana sebelum eksekusi dilakukan.

3. Lemahnya KBRI dan KJRI dalam hal pelayanan dan perlindungan para TKI bermasalah. Hal ini tampak ketika proses persidangan, almarhumah Ruyati hanya didampingi seorang “penerjemah”, dan bukan seorang lawyer yang bisa memberikan pembelaan hukum atas kasus Ruyati. Penerjemah ini adalah salah satu staff KJRI, namun identitas sang “penerjemah” hingga kini masih disembunyikan. Begitu juga, pelayanan terhadap yang hidup. Sumiyati, Penny, Nurdiana adalah sebagian kecil contoh dari lemah dan abainya kedua lembaga ini terhadap pelayanan dan penjaminan hak-hak para TKI, khususnya yang bermasalah.

4. KBRI dan KJRI mengabaikan hak-hak dasar keluarga almarhumah. Hal ini terbukti bahwa kedua pihak ini belum mengantongi berkas perkara pengadilan almarhumah, dengan alasan masih dalam proses pengajuan. Padahal, sudah 3 bulan kasus ini berlalu.

5. Penjelasan bahwa sebelum qishas (pra-eksekusi) atas almarhumah dilakukan, pihak KJRI telah berusaha memintakan ampun dengan mengirimkan surat melalui Lajnah al-‘Afwu wa al-Ishlah Dzat al-Bait (semacam lembaga rekonsiliasi) yang dipimpin Amir Khalid bin Faishal bin Abdul Aziz (Gubernur Makkah), untuk membujuk keluarga majikan agar memberi maaf kepada almarhumah, tidak dapat dibuktikan. Begitu juga (paska-eksekusi), penjelasan bahwa pihak KJRI telah mengirimkan 2 (dua) surat antara tanggal 20-22 Juli 2011 kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Arab Saudi, sebagai Nota Protes Diplomatik atas eksekusi almarhumah, juga tidak dapat dibuktikan. Pasalnya, hingga kepulangan kami pada tanggal 20 Agustus, surat-surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Ibu Een Nuraenah dan Tim Advokasi dalam bentuk surat fisik.

6. Almarhumah Ruyati binti Satubi dikenal pribadi yang sangat baik. Hal ini dikuatkan pengakuan majikan pertama dan kedua, dimana Ruyati bekerja hampir selama 7 tahun. Hal ini berdasarkan hasil komunikasi kami melalui telpon. Kami menyimpan rekaman lengkapnya. Sebaliknya, kami juga mengontak majikan ketiga, keluarga Omar Abdullah Omar al-Halwani, majikan almarhumah Ruyati yang bertempat tinggal di kota Mekah. Perlu diketahui, almarhumah menjadi PRT di majikan ini baru selama 1.4 tahun, jauh lebih singkat jika dibanding dengan 2 majikan sebelumnya. Di majikan ketiga inilah, almarhumah mendapat masalah hingga berakhir dengan qishas.

7. Pembiaran yang dilakukan lembaga perwakilan pemerintah di Saudi Arabia. Hal ini tampak dari maraknya “penampungan ilegal” TKI di Saudi Arabia. Dengan begitu, tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka yang “dipaksa” memiliki masalah dengan para majikannya.

8. Pemulangan jenazah almarhumah menemui jalan terjal, mengingat rumitnya sistem peradilan di Saudi Arabia. Namun, kami tetap mengusahakan hal tersbut dengan mengirimkan surat permohonan kepada Raja Abdullah melalui KJRI agar jenazah almarhumah Ruyati yang sudah dimakamkan untuk bisa dipulangkan ke Indonesia.

9. Selain almarhumah Ruyati, saat ini sekitar 42 TKI yang menanti hukuman qishas di Saudi Arabia. Dalam surat tersebut, kami juga meminta pengampunan terhadap nasib mereka. Tak lupa kami juga membuat tembusan kepada 16 media lokal Arab Saudi, kedubes asing, serta lembaga dan komunitas Indonesia di Saudi Arabia, dengan harapan bisa membantu proses pemulangan jenazah almarhumah Ruyati dan pengampunan para TKI yang lain.

Rekomendasi
  1. Meminta kepada presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk memberhentikan, para pejabat/birokrat di badan/lembaga negara terkait penangan TKI yang terbukti melakukan kebohongan publik terhadap masyarakat Indonesia, khususnya keluarga almarhumah Ruyati binti Satubi.
  2. Meminta kepada presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk menarik pulang para pejabat konsuler yang tidak memfasilitasi jaminan perlindungan hukum bagi almarhumah Ruyati, serta tidak memberikan informasi yang terbuka berkenaan dengan kasus almarhumah, bahkan kepada keluarga korban yang sudah datang ke Lokasi dan para TKI terlantar di Arab Saudi yang lain.
  3. Meminta kepada Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), dalam hal ini Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk segera melakukan restrukturisasi dan reformasi jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), mengingat tidak efektifnya lembaga-lembaga terkait dalam perlindungan para TKI di Arab Saudi.
  4. Meminta kepada Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk melakukan diplomasi langsung secara head-to-head kepada Raja Saudi Arabia, sebagaimana dilakukan Presiden Indonesia ke-4 (Abdurrahman Wahid) atau Presiden Filipina (Gloria Machapagal Arroyo), dan bukan membentuk satgas-satgas TKI yang hanya menghabiskan anggaran APBN. Hal ini juga menjadi concern beberapa warga Indonesia di Saudi Arabia yang disampaikan secara langsung kepada Tim Advokasi; Mengapa Presiden dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia terkesan enggan untuk berdiplomasi secara langsung kepada Raja Saudi.
  5. Meminta kepada Presiden untuk lebih memiliki kepekaan dan concern yang tinggi terhadap nasib para TKI, dan tidak menyibukkan diri dan waktu untuk MEMBALAS SURAT NAZARUDIN, dan abai terhadap surat para TKI yang terlantar di Saudi Arabia.
  6. Meminta pemerintah harus lebih transparan dan member informasi secara terbuka dan seluas-luasnya terkait dengan nasib 42 Tenaga Kerja Indonesia berjumlah 42 yang tengah menghadapi vonis qishos di Saudi.


    Demikian temuan dan rekomendasi kami.

Jakarta, 26 September 2011

 

Keluarga dan Tim Advokasi

  1. Ibu Een Nuraenah (Putri almarhumah Ruyati). 0812 8669 5634
  2. Anis Hidyah (Migrant Care). 081578722874
  3. Nining Djohar (Migrant Care). 081510051489
  4. Alai Nadjib (Fatayat NU). 0815 9538 669
  5. Sri Suparyati (Kontras). 08121037976
  6. Bima (Journalis). 081806609919
  7. Badrus Samsul Fata (Wahid Institute). 0813 1092 8060

Dukungan Tokoh, Kelembagaan dan Organisasi

1. Keluarga Besar Presiden ke-4 K.H Abdurrahman Wahid diwakili oleh:
a. Ibu Shinta Nuriyah
b. Ibu Alissa Qotrunnada Wahid
c. Ibu Yenny Zannuba A. Chafsoh Wahid
d. Ibu Anita Hayatun Nufus Wahid
e. Sdri. Inayah Wulandari Wahid
2. Prof. K.H Said Agiel Sirodj MA (Ketua PBNU)
3. Prof. Dr. Din Syamsuddin MA (Ketua Muhammaddiyah)
4. 63 Lembaga-Lembaga yang menjadi mitra konsultatif dalam rencana advokasi



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,075 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org