Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Teror Bom Solo Tidak Bisa Menjadi Alat Justifikasi Kewenangan Berlebih BIN dalam RUU Intelijen

Tgl terbit: Senin, 26 September 2011

Teror Bom Solo Tidak Bisa Menjadi Alat Justifikasi Kewenangan Berlebih BIN dalam RUU Intelijen

Kami mengecam terjadinya ledakan bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Kota Solo. Ledakan itu terjadi saat jemaat hampir usai melakukan ibadah pada minggu (25/9). Akibat peristiwa ini, 2 (dua) orang meninggal dunia (satu diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri) dan 22 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serpihan material bom. Kami mengecam segala bentuk kekerasan yang brutal untuk alasan apa pun. Kami juga menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi para korban dan keluarga korban.

Sebelum peristiwa di GBIS, KontraS mencatat telah terjadi empat kali terror di masyarakat dengan metode bom bunuh diri. Pertama kali terjadi pada peristiwa bom mobil bunuh diri di depan kedutaan Australia (Januari 2005), bom bunuh diri salah satu café di Bali yang kemudian disebut sebagai peristiwa Bom Bali II di bulan Oktober 2005, Bom bunuh diri di Hotel J.W Marriot dan Ritz Charlton di Juli 2009, bom bunuh diri saat ibadah sholat jumat di mesjid kompleks Polres Cirebon pada April 2011.

Model dari metode kekerasan ini menunjukkan bahwa pelaku dan jaringannya tidak hanya dituntut untuk memiliki keberanian namun juga kematangan penguasaan wilayah target sasarannya, kesiapan pendanaan dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan aksinya.

Insiden ini menjadi tamparan bagi pihak intelijen yang selalu lemah mengidentifikasi dan mengungkap terror di masyarakat. Kelemahan ini tidak menjadi justifikasi pengesahan RUU Intelijen yang saat ini memasuki tahap pembahasan di legislative dan dikhawatirkan akan disahkan dengan tergesa-gesa. Dalam momentum ini justeru kami mencurigai adanya korelasi antara terror di masyarakat dan pembahasan RUU Intelijen di DPR. Pernyataan para politisi dan pejabat pemerintahan seakan mengarahkan perlunya percepatan pengesahan RUU Intelijen ini karena situasi terror yang terjadi di masyarakat.

Bukan tidak beralasan, ditengah hangatnya pembahasan usulan RUU Intelijen pada April 2011, sebuah bom bunuh diri terjadi di salah satu mesjid di kompleks Mapolres Cirebon. Pelaku pemboman meninggal dunia, pejabat dan beberapa anggota kepolisian mengalami luka serius. Terror itu tidak hanya mengusik rasa aman masyarakat namun mengarah targetnya pada aparat yang harusnya menjaga keamanan masyarakat. Momentum lainnya yang harus dicermati saat pembahasan RUU Intelijen ini, adalah wilayah eks konflik (Ambon dan Poso) yang masih banyak menyisakan persoalan traumatik warga dan hak-hak keperdataan mulai diusik.

Kami meminta Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa ini dan mengefektifkan intelejen Polri untuk mendeteksi agar peristiwa kekerasan dan konflik tidak meluas. Kami juga meminta DPR RI untuk tidak memaksakan diri mengesahkan RUU intelejen dengan justifikasi pemberian kewenangan BIN dalam penanganan peristiwa terror bom di Solo. Polri tetap harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat dengan mengefektifkan semua peran institusi Negara lain sebagai pendukungnya.

Jakarta, 26 September 2011
Badan Pekerja,

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,474 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org