Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang



Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015

Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang

 

Pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sebagai bagian dari Koalisi Anti Kriminalisasi bekerjasama dengan PIAR – NTT dan Universitas Nusa Cendana [Undana] mengadakan acara Gelar Perkara “Pemidanaan yang Dipaksakan” di Aula Fakultas Hukum Undana, Kupang – NTT. Sebagai pengantar, dekan FH Undana menyampaikan bahwa dunia pendidikan tentu adalah pihak yang paling frustasi dengan adanya perilaku menyimpang dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Bagi dunia kampus sesusungguhnya dalam penegakan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip hukum. Namun dalam kenyataannya dalam penegakan hukum tidak hanya mengutamakan prinsip hukum tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi dan politis. Dekan FH juga menambahkan bahwa acara Gelar perkara semacam ini baru pertama kali dilakukan oleh FH Undana dan kiranya akan jadi pembelajaran untuk kegiatan semacam ini untuk kasus-kasus lainnya. Pertemuan ini juga diharapkan akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik untuk penegakan hukum.

Acara Gelar Perkara ini dimoderatori oleh Bili Nope, dosen Fakultas Hukum Undana dan menghadirkan Yunus Husein [mantan Ketua PPATK], Deddy Manafe [Kepala Pusham Undana] dan Arsil [LeIP / Koalisi Anti Kriminalisasi] sebagai Hakim Ahli. Sementara itu, sebanyak 4 [empat] orang korban beserta pendampingnya baik dari Gereja maupun LSM, dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya menjadi korban kriminalisasi, seperti kasus yang terjadi di Mapipa Kabupaten Sabu Raijua yang melibatkan Bapak Daniel Lai Riwu, kasus yang berkaitan masalah tanah di Kabupaten Kupang desa Kuanheun yaitu Bapak Markus Amtiran, kasus yang berkaitan dengan kasus saksi palsu yaitu ada Bapak Bahlun Baun dari Kelurahan Oenesu Kabupaten Kupang dan  kasus yang mengorbankan Deni Usboko dari Kabupaten TTU.

Kesempatan pertama diberikan kepada Daniel Lai Rivu dari Mapipa yang menceritakan kasus kriminalisasi terhadap dirinya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa dan warga Mapipa lainnya. Bermula dari  hilangnya seorang anggota polisi di Mapipa pada 31 Maret 2012, saat itu warga Mapipa diminta oleh pihak kepolisian untuk bersama-sama mencari anggota yang hilang tersebut. Sebagai kepala desa,  Daniel meminta warga laki-laki untuk bersama polisi mencari anggota tersebut dan akhirnya menemukan anggota Polri tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Setelah diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil, sejumlah warga dibawa ke Polsek Sabu Barat. Warga kemudian ditahan dan sejak saat itu, warga mengalami kekerasan dan penyiksaan. Selama 12 hari  ditahan dan disiksa dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang. Selama ditahan 120 hari, Daniel sempat dipaksakan untuk minum air kencing oleh penyidik. Daniel dan warga lainnya tidak pernah didampingi pengacara saat pemeriksaan dilakukan. Pengacara baru ditunjuk oleh pengadilan saat kasus disidangkan di Pengadilan Negeri, namun pengacara tersebut tidak pernah mengangkat masalah penyiksaan oleh penyidik.

Keterangan Daniel juga ditambahkan oleh Pdt Sodi Nabunome selaku pendeta pendamping warga Mapipa. Pdt Sodi mengatakan bahwa pada awalnya sekitar 400 orang anggota polisi yang langsung dipimpin Kapolres Kupang M. Slamet datang untuk mencari pelaku pencurian yang kabur dan diduga berasal dari Desa Mapipa. Kasus pencurian tersebut terjadi di Sabu Timur yang berjarak sekitar 25 km dari Mapipa. Beberapa orang pelaku telah ditahan sementara di Polsek Sabu Timur, bahkan salah satu pelaku ditemukan bunuh diri dalam tahanan dengan menggunakan kainnya. Saat pencarian inilah, seorang anggota polisi diduga hilang dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah dicari secara bersama-sama. Sebagai pendeta, Pdt Sodi mencoba meminta kesempatan untuk bertemu dengan para warga yang ditahan, namun tidak berhasil.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kesaksian dari Markus Amtiran, korban perampasan tanah ulayat oleh perusahaan yang berujung pada kriminalisasi pemilik tanah. Tindakan kriminalisasi menimpa Markus Amtiran, pemilik tanah, hanya karena menolak menjual tanah ulayat milik keluarganya seluas 86 hektare. Keluarga Amtiran yang tidak merasa menjual tanah ulayat tersebut kepada siapa pun tetap menempati tanah tersebut. Pada Agustus 2006 batu pagar di tanah ulayat tersebut dibongkar dan dipagari secara utuh karena telah dibeli oleh istri Herman Herry, anggota DPR Pusat dari PDIP. Puncaknya, pada 5 Maret 2009 sebuah truk datang untuk mengangkut batu dari tanah ulayat tersebut atas perintah Kristofel Taek. Markus marah dan mencegat truk tersebut untuk mengambil batu hingga terjadi perkelahian dengan sopir truk dan konjak. Markus kemudian dilaporkan ke Polsek Kupang Barat dengan tuduhan melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ditahan selama 15 hari. Pada Juli 2012, Markus dijadikan tersangka kasus dugaan penganiayaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang. Markus pun divonis 6 bulan penjara.

Kriminalisasi terhadap Markus terus berlanjut. Pada Juli 2012 sebanyak 28 pohon jati miliknya ditebang oleh orang tak dikenal. Markus melapor kepada Camat yang menganjurkan agar kayu yang ditebang tidak dibawa ke rumah, tapi diamankan di kantor desa. Namun, akibat tindakan tersebut, Markus ditangkap oleh aparat Polsek Kupang Barat dengan tuduhan mencuri kayu dan ditahan selama satu malam sebelum akhirnya dibawa ke Kejaksaan tetapi jaksa menolak karena tidak ada bukti untuk menahan Markus. Namun keesokan harinya Markus langsung ditahan oleh penyidik dan dititipkan di Rumah Tahanan Penfui Kupang, dengan alasan Herman Heri telah meminta Kapolda dan Kapolres untuk menahannya Setelah menjalani tahanan selama dua minggu, Markus disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang. Jaksa mengajukan tuntutan hukuman 7 bulan penjara. Majelis hakim memutus Markus bebas, namun jaksa mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Kesaksian dilanjutkan dengan Bahlun Baun yang namanya direkayasa menjadi saksi dalam kasus pengancaman di Pengadilan Negeri Oelamasi. Saat itu, dalam persidangan terdapat enam saksi yang diajukan jaksa penuntut umum [JPU] dalam sidang, namun yang hadir hanya lima orang saksi. JPU mengatakan kepada hakim bahwa saksi yang satu tidak hadir karena dalam kondisi sakit dan tidak bisa jalan yaitu bernama Bahlun Baun, padahal Bahlun sendiri tidak pernah mengetahui kasus tersebut dan tidak pernah mendapat panggilan dari penyidik maupun JPU untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Bahlun baru mengetahui namanya disebut sebagai saksi ketika salah seorang keluarganya hadir dalam persidangan tersebut. Bahkan isi kesaksian tertulis Bahlun yang direkayasa aparat tersebut kemudian dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Selaku pendamping, PIAR mendampingi Bahlun dan keluarganya untuk menanyakan tentang masalah ini namun belum ada tanggapan baik oleh Jaksa.

Kesaksian terakhir kemudian disampaikan oleh Deni Usboko, seorang pelajar SMU yang menjadi korban penganiayaan Victor Doko Mita [Anggota Polres Timor Tengah Utara] dan anggota Polres Timor Tengah Utara lainnya. Peristiwa ini dipicu setelah sebelumnya Fendy Funai, kawan Deni terlibat perkelahian dengan Fendy Manek yang merupakan adik ipar Victor Doko. Melihat adiknya dipukul, Victor melakukan pembalasan dengan mengeroyok Deni dan teman-temannya. Deni bahkan sempat ditikam dari arah belakang sambil ada yang teriak, ” SAYA VICTOR, SAYA ANGGOTA POLISI”. Deny berusaha memegang bagian belakangnya dan ada pisau  tertancap di sana lalu Deny tidak sadarkan diri.

Saat pertama Deny di bawa ke Rumah Sakit Sito Husada Atambua, selain kepalanya yang luka dan dijahit 8 jahitan, kakinya juga remuk dan patah, luka-luka pada sepanjang lengan kiri dan luka-luka sekujur belakangnya; terdapat juga dua lubang bekas tikaman pisau. Dokter yang memeriksa saat itu mengatakan bahwa dua lubang tersebut bukan karena kecelakaan jatuh tapi itu karena tusukan benda tajam. Akibat peristiwa itu, Deny tidak bisa berjalan lancar hingga saat ini. Peristiwa yang dialami oleh Deny tersebut kemudian dilapokan ke Polsek Insan Utara sejak tanggal 5 Januari 2012, bahkan Deny sempat diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan [BAP] namun Deny menolak sebab isi BAP yang akan ditandatangani soal kecelakaan lalu lintas dan bukan soal aksi kekerasan yang dialaminya.

Victor Mambait, pendamping Deny menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kasus ini di polres, polda dan juga ke Mabes namun belum ada kemajuan dalam kasus ini. Meski pelaku sempat ditahan namun korban diinformasikan bahwa pelaku berada di RS Bhayangkara karena ingin melakukan percobaan bunuh diri. Kini pelaku justru masih bekerja di Polres meski dipindahkan ke bagian Sabhara.

Sessi juga diisi dengan Tanya jawab dengan peserta yang hadir dalam acara Gelar Perkara tersebut. Salah satu peserta, DR. Aksi Sinurat [akademisi] mengatakan bahwa dari empat kasus yang dipaparkan tadi, secara keseluruhan tampak penyelesaian hukum di negeri ini masih sangat mencederai prinsip hukum. Arogansi dari pihak penyidik (polisi) masih sangat Nampak sehingga kepastian hukum tidak dihiraukan dalan penanganan kasus tersebut. Untuk kasus-kasus ini, sebaiknya tidak boleh kita tinggal diam, sebagai contoh kasus rekayasa kasus bisa diajukan untuk peninjauan kembali. Dengan begitu akan meminimalisir kasus-kasus serupa pada masa yang akan datang. Peserta lainnya, Samuel Lena mengatakan bahwa kriminalisasi bisa dilihat sebagai proses sosial. Kasus kriminalisasi ini sebenarnya terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, namun karena banyaknya orang yang baik tapi tidak melakukan apa-apa.

Lerry Mboik dari PIAR NTT sebagai pendamping korban turut menyampaikan bahwa masalah tanah itu sesungguhnya ada keterlibatan penuh dari Herman Heri, karena yang bersangkutan juga pernah meminta melalui pihak gereja untuk menekan korban. Selain 4 kasus yang disampaikan, kasus – kasus kriminalisasi lainnya sesungguhnya telah banyak terjadi. PIAR pernah juga melaporkan kasus korupsi namun justru kemudian dilaporkan balik karena dianggap pencemaran nama baik. Sebagai rekomendasi, penting bagi kita  semua untuk memikirkan jaringan bersama guna menghadapi masalah ini, apalagi dengan pihak Undana. Misalnya dengan menggagas upaya pendampingan atas korban kriminalisasi di NTT.

Menanggapi kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut, sebagai Hakim Ahli, Dedi Manafe mengatakan bahwa kehadiran para korban kriminalisasi ini sesungguhnya menggugah para akademisi dari FH Undana untuk turut bertanggung jawab bersama. Penting untuk menentukan agenda bersama dengan kelompok masyarakat sipil untuk menghadapi bersama masalah ini. Sumber daya kita di Undana sudah cukup banyak dalam mendukung agenda bersama. Paling tidak ada kasus yang kita dorong untuk PK, eksaminasi ataupun melapor ke pemerintah pusat.

Hakim ahli lainnya, Arsil menambahkan bahwa masalah kriminalisasi ini sebenarnya merupakan masalah lama. LeIP dengan jaringan yang ada sementara melakukan kegiatan serupa di tempat lain untuk mengangkat isu kriminalisasi, mengingat kasus ini sebenarnya dihadapi oleh banyak orang juga.

Sementara itu, Yunus Husein mengatakan bahwa banyak hal yang telah dilanggar oleh aparat penyidik, baik atas UUD maupun terkait dengan prinsip praduga tak bersalah. Banyak juga aturan lain yang dilanggar, termasuk dengan KUHAP. Korban kriminalisasi seperti warga Mapipa, Markus Amtiran, Bahlun Baun dan Deny Usboko seharusnya bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, guna mencegah agar kasus ini tidak terulang kembali. Bahkan anggota Polri yang terbukti melakukan penyiksaan seharusnya dipublikasikan dan wajib diketahui atasannya. Yunus juga menambahkan bahwa ada satu isu yang penting untuk diungkap yaitu akses dari para korban ketika berhadapan dengan masalah kriminalisasi. Pendampingan bagi korban memang penting, tetapi pendidikan kritis bagi masayarakat terkait dengan hukum jauh lebih penting. Penegak hukum juga harus mendapatkan pendidikan HAM. Terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi yang disampaikan para testifier, Yunus mengusulkan adanya eksaminasi yang bertujuan untuk mendukung perubahan dalam penanganan kasus hukum. Penting juga sebagai masyarakat untuk mampu menghadang para politisi yang sering salah gunakan kekuasaan.

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,205 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org