Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban Soeharto Bezuk

Sumber: SURABAYAPOST.INFO | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008

Jakarta – Surabaya Post Sekitar 30 korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru mengunjungi mantan Presiden Soeharto yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (11/1). Kondisi kesehatan Soeharto siang tadi sudah tak perlu transfusi darah, tensi nadi normal dan bisa berkomunikasi.

Para korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) datang pada pukul 11.00 dengan membawa bunga dan membacakan doa untuk mantan penguasa Orde Baru itu. Tampak istri Munir, Suciwati dan anaknya, keluarga korban Tragedi Semanggi, serta korban pembantaian 1965. Mereka didampingi Koordinator Kontras, Usman Hamid.

"Saya prihatin dan berharap Soeharto cepat sembuh tetapi terlepas dari itu, kebenaran dan keadilan di atas segalanya bagi kami semua," kata Suciwati.

Sumarsih, orang tua dari seorang korban peristiwa Semanggi I, menambahkan, "Kami datang untuk menjenguk Soeharto sekaligus untuk mengingatkan kembali bahwa kejahatannya tetap harus diadili," katanya.

Kelompok JSKK itu menyatakan sakitnya Soeharto harus menjadi penggerak bagi Komnas HAM, DPR, Presiden, dan Jaksa Agung untuk segera melakukan proses hukum agar semua peristiwa pelanggaran HAM yang berada di bawah tanggung jawab Soeharto yang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Sakitnya Soeharto bukan alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak melaksanakan Tap MPR XI Tahun 1998 Pasal 4," kata Evi Indrayani, cucu dari seorang korban 65, membacakan pernyataan.

Pasal 4 Tap MPR tadi berbunyi, "upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta-konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia."

Koordinator Kontras, Usman Hamid menyatakan, memang ada perimbangan antara jasa dan pelanggaran HAM yang dilakukan Pak Harto. "Orang bilang bisa dimaafkan tetapi kita harus lihat juga orang-orang yang masih ingin menuntut tindakan hukum terhadap Soeharto," kata Usman.

Rombongan ini tidak diperkenankan masuk ke kamar tempat Soeharto dirawat sehingga karangan bunga yang dibawa hanya diserahkan ke pihak RSPP dengan ditaruh di lobi bawah rumah sakit tersebut.



Transfusi Dicopot

Sementara mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, sudah tak perlu transfusi darah lagi pada Jumat 911/1). Selain itu tensi nadi normal dan bisa berkomunikasi. Tapi secara umum kesehatan Soeharto masih buruk sehingga tim dokter belum berani memasang alat pacu jantung atau CRT (Cardiac Resynchronization Therapy).

Hal itu dikatakan Tim Dokter Kepresidenan, dr Mardjo Soebiandono dan dr Sutji Mariono, di RSP Pertamina, Jumat (11/1). "Kondisi Pak Harto masih kritis, masih naik turun. Tim dokter masih belum memutuskan untuk memasang alat pacu jantung mengingat belum stabil," kata dr Mardjo yang menjadi Kepala Tim Dokter Kepresidenan.

Mardjo menyebutkan, secara umum kondisi Pak Harto masih lemah namun tetap sadar. "Suhu tubuh 36 derajat celcius dan sesak nafasnya mulai berkurang," sambungnya.

Tapi, kata Mardjo, kondisi paru Soeharto membaik karena cairan berkurang. Saat ini, tim dokter masih terus berupaya untuk memperbaiki kondisi umum, memperbaiki keseimbangan cairan, dan pemakaian alat cuci darah.

Dia berharap sesak napas yang dialami Penguasa Orde Baru ini cepat hilang."Kita berharap secepatnya hilang," kata dr Mardjo. Dia juga menjelaskan, kondisi ginjal Soeharto masih buruk, selain itu jantung sebelah kanan pun masih belum ada kemajuan.

Pemasangan alat cardiac resynchronization therapy (CRT), kata Mardjo, akan dilakukan setelah cairan di paru hilang. "Nanti kalau cairan di paru sudah kempes, mudah-mudahan sudah bisa dipasang," katanya.

Tim dokter keperesidenan belum memasang alat cardiac resynchronization therapy (CRT) ke badan Soeharto. Alat tersebut akan langsung dipasang setelah cairan di tubuh Soeharto kering.

Anggota tim dokter kesehatan lainnya, dr Sutji Mariono, sebelumnya menjelaskan, hemoglobin (Hb) Soeharto sudah meningkat menjadi 10,6 gram persen sehingga tidak diperlukan lagi transfusi darah.

Pada paru Soeharto, katanya, masih terdapat cairan walau sudah sedikit berkurang. Cairan yang telah dikeluarkan melalui alat Continous Veno Venous Hemodialfiltriation (CVVHDF) dari paru Soeharto hingga hari ketujuh mencapai 3.380 cc.

Selain tidak lagi menjalani transfusi darah, menurut salah seorang putri Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mbak Mamiek, Pak Harto juga sudah bisa berbicara.

"Sudah (bisa bicara)," katanya singkat menanggapi pertanyaan wartawan terhadap perkembangan kesehatan Pak Harto.

Mamiek tidak banyak berkomentar perihal kondisi ayahnya itu dan putri bungsu Soeharto itu hanya meminta, agar masyarakat Indonesia berdoa bagi kesembuhan Pak Harto.

Hal senada juga disampaikan putra Soeharto, Bambang Trihatmojo, bahwa ayahnya sudah bisa berkomunikasi walaupun masih dalam kondisi yang lemah. "Bisa, cuma sedikit. Pakai isyarat," tutur Bambang Tri sambil meminta doa dari masyarakat agar ayahnya segera sembuh. "Mohon doanya saja yah," sambungnya. (wid)


Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 465 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org