Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Isu HAM Dijadikan Komoditas Politik Jelang Pemilu

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 November 2007

Laporan Wartawan Kompas Wisnu Dewabrata

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengaku pesimis dan khawatir terhadap prospek penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka mengaku tidak berani berharap banyak isu tersebut akan mengalami perbaikan atau kemajuan sepanjang tahun 2008.

Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers Proyeksi Penegakan HAM 2008, Kamis (3/1), yang digelar Koalisi Organisasi Non Pemerintah HAM dan Korban Pelanggaran HAM di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).  Para aktivis LSM tadi bahkan memprediksi isu-isu tentang HAM dan penuntasan pelanggarannya di masa lalu hanya akan dijadikan komoditas politik, baik oleh pemerintah maupun para politisi dan partai politik, apalagi mengingat pemilu tahun 2009 tinggal setahun lagi.

”Ada benarnya menjelang pemilu 2009 nanti yang terjadi adalah komoditisasi isu-isu HAM. Tentunya bukan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada. Kondisi seperti itu juga diikuti inkonsistensi kebijakan serta ketidakmauan pemerintah dalam penyelesaian kasus yang ada,” ujar Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group (HRWG).

Selain HRWG, turut hadir pula sejumlah perwakilan LSM lain seperti Ketua YLBHI Patra M Zen, Usman Hamid dari Kontras, rohaniawan Romo Sandyawan, Asfinawati dari LBH Jakarta, Rusdi Marpaung dari Imparsial, dan sejumlah perwakilan LSM lain seperti Walhi, Demos, Arus Pelangi, Kalyanamitra, Infid, PBHI, dan Wahid Institute.

 Lebih lanjut Rafendi memprediksi, ketidakmauan pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu sekaligus bentuk ketidakkonsistenan kebijakan yang dibuat, akan sangat terlihat, misalnya, dalam kasus Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. 

 Menurut Rafendi, bulan Februari nanti KKP Indonesia-Timor Leste akan meluncurkan hasil laporan kegiatannya selama ini. Akan tetapi dapat dipastikan laporan tersebut hanya akan semakin menegaskan tidak adanya akuntabilitas soal pelaku kekerasan seperti selama ini didesak dunia internasional dan para keluarga korban.

”Jadi tidak aneh kalau isu HAM hanya akan dijadikan sebagai komoditas politik oleh para aktor politisi menjelang pemilu 2009 nanti, terutama oleh mereka yang selama ini diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM masa lalu,” tegas Rafendi. 

 Dalam kesempatan sama rohaniawan Romo Sandyawan Sumardji mengingatkan terdapat salah satu cara untuk menghindari kemungkinan adanya upaya menjadikan isu penuntasan pelanggaran HAM sebagai komoditas politik. Kuncinya menurut Sandyawan, adalah dengan mendahulukan akuntabilitas. 

 ”Tidak hanya ke para lembaga negara namun juga ke seluruh elemen masyarakat termasuk LSM untuk berani mengaudit diri sendiri dan bertanggung jawab secara publik ke masyarakat. Hal itu untuk menghindari adanya upaya menjadikan isu pelanggaran HAM masa lampau sebagai komoditas politik,” ujar Sandyawan.

 Dalam siaran persnya koalisi LSM juga mengingatkan pemerintah, legislatif, dan yudikatif untuk mengubah paradigma mereka tentang HAM, terutama agar dapat konsisten melaksanakan produk hukum yang sesuai HAM sekaligus mengharmonisasikannya jika produk hukum tadi masih belum sesuai dengan paradigma HAM.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 573 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org