Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SPEKULASI DIBALIK PEMBAHASAN RUU INTELIJEN YANG TERTUTUP: Mempertanyakan Komitmen DPR Mewujudkan RUU Intelijen yang Demokratis

Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011

SPEKULASI DIBALIK PEMBAHASAN RUU INTELIJEN YANG TERTUTUP:
Mempertanyakan Komitmen DPR Mewujudkan RUU Intelijen yang Demokratis

Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara menilai pembahasan RUU Intelijen Negara oleh DPR memasuki Juni 2011 cenderung semakin tertutup dan memunculkan spekulasi dan kecurigaan terkait kesungguhan DPR untuk mewujudkan UU Inteljien Negara yang demokratis, mendorong reformasi intelijen serta tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Karenanya kami meminta DPR dan Pemerintah untuk menyelengarakan pembahasan RUU yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap usulan perubahan atau perbaikan dari masyarakat, serta tidak mengabaikan tujuan utama dari penyusunan regulasi ini, yaitu mendorong reformasi intelijen yang konsisten dengan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM, serta efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan Negara dan warga Negara.

Kecenderungan ketertutupan pembahasan oleh DPR terlihat dari seringnya perubahan jadwal pembahasan di Komisi I, percepatan pembahasan oleh Komisi I yang kemudian ditindaklanjuti pada tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Intelijen Negara, serta terbatasnya akses informasi terhadap dinamika dan hasil pembahasan Panja.

Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara sejak awal menegaskan bahwa RUU Intelijen Negara yang menjadi inisiatif DPR sarat dengan masalah, mulai dari dasar filisofis, sisologis dan yuridis yang tidak bersinergi dengan nilai-nilai demokrasi, lemahnya akomodasi prinsip-prinsip penyelenggaran intelijen yang professional, akuntabel serta tidak bertentangan dengan hukum dan HAM, serta potensi ancaman  hilangnya kebebasan sipil dan pelanggaran HAM. Karenanya Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara sejak awal meminta DPR untuk meninjau ulang RUU Intelijen Negara yang mereka inisiasi.

Alih-alih memenuhi tuntutan Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara, Komisi I DPR justru mempercepat pembahasan RUU bersama pemerintah dan meningkatkan pembahasan ke tingkat terbatas oleh Panja RUU Tentang Intelijen Negara, yang sampai dengan saat ini sangat terbatas informasinya bagi publik.

Dalam situasi pembahasan yang demikian, Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara mencatat beberapa aktivitas pembahasan yang menciderai prinsip-prinsip legislasi yang demokratis dan partisipatoris, antara lain:

  1. Percepatan pembahasan oleh Komisi I mengasumsikan bahwa masalah-masalah krusial RUU Intelijen Negara yang diajukan oleh masyarakat sipil sudah selesai diperbaiki/diubah/dihilangkan. Pembahasan di level Panja adalah untuk melakukan singkronisasi antara DPR dan pemerintah (yang mengajukan DIM). Padahal sejauh ini, masalah-masalah krusial (semisal ketidakjelasan konsep intelijen Negara sampai dengan luasnya wewenang badan-badan intelijen) yang digugat Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara belum diubah samasekali. Ini sama artinya dengan pengabaian kritik dan keberatan publik atas RUU inisiatif DPR tersebut.

 

  1. Proses singkronisasi antara DPR dan Pemerintah melalui Panja yang cenderung tertutup memunculkan spekulasi adanya upaya untuk ‘memotong’ jalur akuntabilitas di mekanisme komisi (yang lebih terbuka), dimana Panja DPR dan Pemerintah dapat mengabil keputusan yang bersifat tertutup, terutama terkait akomodasi atas usulan pemerintah. Beberapa usulan pemerintah yang dikhawatirkan masuk antara lain adalah kewenangan pemeriksaan intensif, pengawasan parlemen yang minim serta duplikasi peran intelijen strategis-intelijen penegakan hukum. Bagi Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara, usulan-usulan dalam DIM ini jelas merupakan masalah, selain masalah yang dikandung dalam RUU usulan DPR. Pembahasan tertutup dengan pelbagai justifikasi memunculkan ‘kesan’ kebenaran motif terselubung percepatan pembahasan RUU ini, yaitu kepentingan pemerintah (yang bisa bertentangan dengan demokrasi, hukum dan HAM).
  1. Keterbatasan ruang komunikasi antara DPR-Pemerintah dan publik semakin menegaskan kekhawatiran akan lahirnya RUU Intelijen yang kontra-produktif dengan semangat demokratisasi dan reformasi intelijen. Terlebih sejauh ini pelbagai keberatan dan tuntutan perubahan dan perbaikan oleh masyarakat terkesan diabaikan, dimana pembahasan terus berlangsung.     

 

Mengingat penting dan strategisnya pembahasan RUU Intelijen Negara ini, sekali lagi Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara meminta DPR dan Pemerintah untuk menyelengarakan pembahasan RUU yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap usulan perubahan atau perbaikan dari masyarakat, dengan harapan adanya UU yang pro reformasi intelijen, pro penegakan hukum dan HAM, serta efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan Negara dan warga Negara.

Tanpa keterbukaan dan akomodasi atas aspirasi publik, maka waktu dan biaya yang telah dicurahkan oleh DPR dan Pemerintah akan menjadi sia-sia karena akan melahirkan UU yang cacat, tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan intelijen Negara, serta mendapat reaksi gugatan dan penolakan publik yang meluas.

Jakarta, 21 Juni 2011

Imparsial, KontraS, IDSPS, Elsam, Ridep Institute, Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW, YLBHI, Lbha Jakarta, HRWG, Perkumpulan Praxis, INFID, Yayasan SET, KRHN, LEIP, IKOHI, Foker Papua, PSHK, MAPPi, MediaLink



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,814 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org