Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi "Penyebaran Kebencian & Toleransi Beragama di Indonesia" dan Peluncuran Majalah KBB "Potret Buram Kebebasan Beragama & Berkeyakinan"



Tgl terbit: Senin, 06 April 2015

Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia cukup memprihatinkan dengan maraknya ujaran kebencian/hate speech yang memancing tindakan kekerasan hingga berujung kematian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kemudian mencatat pelanggaran HAM dalam isu KBB dimana pada tahun 2013 sebanyak 66 kasus dan meningkat di tahun 2014 sebanyak 92 kasus.

Atas kondisi di atas, KontraS menyelenggarakan Lokakarya selama dua hari pada 8-9 April 2015 di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang hadir terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan organisasi agama di Indonesia (LkiS, Gusdurian, Sobat KBB, Kompak NTT, JAI, LBH ICS, JMSPS, KontraS Surabaya, ABI, IJABI, LBH Bandung, Sunda Wiwitan, LBH Jakarta, SETARA Institute, ANBTI, Solidaritas Perempuan, AFSC).

Hari pertama dimulai dengan pembahasan rumusan definisi agama, penyiaran agama, dan pendirian rumah ibadah terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (PUB). Pembahasan dibuka dengan paparan dari Machasin dari Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama, KH Maman Imanul Haq dari Komisi 8 DPR, dan Putri Kanesia dari KontraS. Diskusi cukup aktif dan dinamis menanggapi isi yang akan ada di dalam RUU tersebut. Diskusi kemudian dilanjutkan bersama peserta yang kemudian menghasilkan lembar masukan bersama atas nama masyarakat sipil terkait RUU PUB tersebut (lebih lanjut, lihat Siaran Pers "Catatan Perwakilan NGO Dan Komunitas Agama Terhadap RUU Perlindungan Umat Beragama").

Hari kedua Lokakarya diawali dengan pemutaran video pembela HAM atas perjuangan mengadvokasi isu KBB dan peluncuran majalah KontraS mengenai "Potret Buram Kebebasan Beragama & Berkeyakinan". Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar bertopik "Penyebaran Kebencian & Toleransi Beragama di Indonesia" oleh M. Imdadun Rahmat dari Komnas HAM, Kombes Pol John Hendri dari Divisi Hukum Mabes Polri, dan Chrisbiantoro dari KontraS.

John Hendri mengutarakan Hate Speech yang menganggap tindakan tersebut sering dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat utk memprovokasi. Kompolnas telah turun ke beberapa wilayah dengan turut melibatkan tokoh agama, LSM, dan lainnya. Temuan ke daerah memperlihatkan bahwa pihak kepolisian belum memahami secara seragam makna dari hate speech. Akibatnya polisi belum mampu bertindak secara cepat. Oleh karena itu, Kompolnas bersama dengan Divhum Polri saat ini telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk merumuskan Peraturan Kapolri tentang Kebijakan Ujaran Kebencian/Hate Speech.

Imdadun Rahmat kemudian mengutarakan permasalahan di Indonesia saat ini cenderung mengelompokkan, fanatik, dan tidak terbuka dengan kelompok lain. Istilah ledakan intolerasi kemudian muncul ketika klaim kebenaran pada suatu ajaran dijadikan alat untuk membenci entitas atau individu lain. Berdasarkan catatan Komnas HAM, persengketaan antar kelompok intra maupun antar agama menyangkut perbedaan mazhab, kemurnian agama, tuduhan aliran sesat, konflik pendirian rumah ibadah, dakwah atau misi ke penganut agama lain, representasi agama dalam jabatan politik, formalisasi hukum agama, penghinaan agama, dan ujaran kebencian.

Komnas HAM menegaskan bahwa negara harus netral dalam menangani kasus konflik antar agama. Negara tidak boleh ikut campur dalam menentukan satu aliran atau keyakinan agama seseorang sesat karena merupakan masalah pribadi anatara manusia dengan tuhannya. Disini negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dengan juga memberikan restitusi dan rehabiitasi kepada korban kelompok intoleran.

Chrisbiantoro dari KontraS kemudian menyatakan bahwa dalam konteks keberagamaan di Indonesia, Negara muncul menjadi sumber masalah. Banyak peraturan diskriminatif mengenai keagamaan seperti UU PNPS walaupun disisi lain Negara telah punya kesadaran terhadap hak asasi manusia dengan meratifikasi beberapa konvensi dan menjadi dewan ham PBB. 

Chris kemudian menyatakan harapan KontraS agar (1) Komnas HAM melakukan tindakan konkrit terhadap penyelesaian kasus diskriminasi agama, tidak hanya sekedar menampung dan menabung laporan; (2) Perkap yang diusung Polri mengenai hate speech agar cepat diselesaikan dan diimplementasikan; (3) Ditingkatkannya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dimana daerah seringkali mengeluarkan peraturan yang diskriminatif.

Seminar kemudian ditutup dengan tanya jawab yang diakhiri dengan pernyataan Bapak Syaiful Uyun, perwakilan JAI Priangan Timur dimana ujaran kebencian yang mengarah pada usaha pembunuhan masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Barat.

Pada akhir acara, KontraS memperkenalkan database Openevsys sebagai sistem pencatatan pelanggaran HAM yang dapat diakses oleh siapa saja.

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,957 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org