Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tindakan Kekerasan Warga Papua di Jakarta

Tgl terbit: Kamis, 09 Juni 2011

Tindakan Kekerasan Warga Papua di Jakarta

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama LBH Jakarta menyesalkan tindakan kekerasan dalam operasi penangkapan terhadap warga Papua di Jakarta yang diduga dilakukan oleh Densus 88, Polsek Kemayoran dan Polres Jakarta Pusat pada dini hari 28 Mei 2011 di Wisma Cendrawasih, Kemayoran, Jakarta Pusat. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP. Muhammad Firman Norsa.

Tindakan penggrebekan dalam operasi ke rumah warga Papua tersebut dibarengi dengan tindakan kekerasan dan sewenang-wenangan termasuk pemukulan dan penangkapan serta penggeledahan sewenang-wenang oleh anggota kepolisian tersebut. Peristiwa yang terjadi pada dini hari tersebut dilakukan dengan maksud ingin mencari dan menangkap para pelaku pengrusakan warnet yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2011. Alhasil dibawalah 12 orang Papua yang bermukim di wilayah tersebut ke Polres Jakarta Pusat.  5 orang saat ini masih ditahan di Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan pengrusakan.

KontraS dan LBH Jakarta mencatat bahwa perilaku dan tindakan sewenang-wenang ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sesuai dengan mandatnya, anggota kepolisian hadir ditengah masyarakat adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Tetapi yang terjadi pada dini hari tanggal 28 Mei 2011 adalah sebaliknya, anggota Polsek kemayoran, Polres Jakarta Pusat dan Densus 88 secara jelas telah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan sewenang-wenang, dimana hal ini sangat bertentangan dengan Perkap HAM no. 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan Standard HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolsian RI pasal 6 huruf d yaitu: “hak setiap orang untuk bebas dari tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang”, serta pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP dimana  pelaksanaan penangkapan harus dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan dan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mendesak kepada Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku diatas atas dugaan tindakan kekerasan , penangkapan dan penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Densus 88, Polsek Kemayoran dan Polres Jakarta Pusat. KontraS berharap pihak kepolisian bisa bertindak profesional dengan melakukan pengusutan terhadap para pelaku.

Jakarta, 9 Juni 2011

 

KontraS             LBH Jakarta           Keluarga Korban

 

Cp:  Sri, 0812-103-7976
       Bustami, 0813-183-32251
       Tommy, 0813-1555-4447

Lampiran: kronologis peristiwa (unduh)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,917 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org