Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
MENUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEMATIAN JURNALIS SUN TV ALMARHUM RIDWAN SALAMUN

Tgl terbit: Senin, 06 Juni 2011

MENUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA
ATAS KEMATIAN JURNALIS SUN TV ALMARHUM RIDWAN SALAMUN


Dalam Melaksanakan Profesinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum. (Pasal. 8 UU. No Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)

Secara praktek, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat sudah sangat sulit untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini. Keadaan tersebut diperparah oleh lemahnya manajemen perkara di pengadilan. Salah satunya penanganan terhadap kasus penganiayaan hingga terbunuhnya jurnalis SUN TV Ridwan Salamun, yang mana kasusnya di akhiri dengan putusan bebas para terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim di pengadilan negeri Tual. Kasus tersebut sekarang berada dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Aliansi Keadilan untuk Ridwan Salamun (AKUR’S) mengindikasikan ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kembali diantaranya;

Bahwa ada Indikasi Upaya pelemahan (indokatornya pelemahannya sejak dari proses penyelidikan, penyidikan, pembuatan BAP, Pra Penuntutan, Pembuatan Surat Dakwaan Oleh JPU, Penuntutan, Persidangan dan Pembacaan Putusan) kasus oleh aparat penegak hukum (baca : Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam mengadili kasus pembunuhan Almarhum Ridwan Salamun yang melahirkan Vonis Bebas bagi para terdakwa.

Bahwa ada Indikasi pembiaran oleh Aparat Kepolisian di lapangan sehingga menimbulkan Hilangnya nyawa Almarhum Ridwan Salamun. Selanjutnya, ketika berkas perkara diteruskan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan, tanpa didampingi penasihat hukum. Mereka mulai menjalani ‘drama’ penuh kesedihan yang berujung dengan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Rekayasa Kasus, penganiayaan hingga terbunuh-nya jurnalis SUN TV Almarhum Ridwan Salamun terjadi dimana pada saat kasus ini di ambil alih oleh pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, Pengolahan TKP sampai pada saat penyusunan BAP untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum, awal dari tahapan inilah terkesan kasus Almarhum di politisir.

Bahwa Sehingga proses penanganan kasus ini terkesan terdapat semacam usaha untuk melemahkan kasus dengan cara mendesain sedini mungkin BAP yang akan melahirkan beban pembuktian yang cukup kecil bagi terdakwa . (komnas HAM, Dewan Pers beserta LBH Pers-Nya, SUN TV yang merupakan instansi dimana korban bekerja, keluarga korban yang diwakili oleh istri korban, MMC Maluku, serta beberapa oraganisasi pemuda dan komunitas Pecinta alam Se-Maluku yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pencari Keadilan) kejagung seharusnya lebih siap dalam menyikapi kasus ini serta perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menela’a lebih jauh tentang mekanisme pengusutan dan penanganan terhadap kasus Alm, Ridwan Salamun yang ditangani kejari tual karena hal ini merupakan subsistem dari kejagung sendiri. Makanya memohon kepada Mahkama Agung untuk bijak dalam memutuskan perkara ini.


Hormat kami;
Aliansi Keadilan Untuk Ridwan Salamun (AKUR’S)
Salim Maruapey. SH, (AP2 K) Kontak : 08243173720
Asep Komarudin (AJI Indo) ,Kontak : 08159081438
Ferry (FPPI) Kontak :08561865929
Chrisbiantoro (KONTRAS) : 081319070436
Dedi (LBH pers): 081389397474



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,797 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org