Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM told to handle rights abuse cases in Aceh

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2007

The Jakarta Post, Jakarta

A rights watchdog group and victims of the conflict in Nanggroe Aceh Darussalam lodged a complaint against the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Monday for the slow progress in handling human rights violations from Aceh's long and bloody separatist conflict.

"There still hasn't been any concerted effort to view case by case the human rights violations in Aceh from 1985 to 2005," said Haris Azhar, the impunity division head for the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), at a meeting with Komnas HAM member Johny Nelson Simanjuntak.

Kontras, alongside the Human Rights Violation Victims' Brotherhood Solidarity Aceh, Relatives of Human Rights Violation Victims in Aceh Besar (KPP HAM) and the Human Rights Abuse Victims' Community of North Aceh, has called on Komnas HAM and its Aceh chapter to step up efforts to resolve rights violation cases.

"Two years have passed since the signing of the Helsinki peace treaty, which states a truth commission and a human rights court are to be established, but neither has been set up," Rukaiyah, chairwoman of KPP HAM Aceh Besar, told The Jakarta Post.

"We are pushing for the establishment of a human rights court in Aceh. Komnas HAM should help advocate this but so far it has been silent."

Haris said the commission should serve as a bridge between family members of the abused on one hand and the course of justice on the other.

"Several surviving family members have begun digging up graves en masse with the intention of giving their deceased relatives proper Islamic burial rites, as well as seeking closure," he said.

"This could compromise evidence for fact-finding missions and possible legal actions, and nobody is stopping them."

Murtala, a victim of a 1999 military shooting at Simpang KKA in North Aceh, said locals have become increasingly skeptical of justice ever being served.

"We fear if the Acehnese seeking justice for their deceased continue to be neglected by the government then another conflict could well brew," he said.

Johny said the new commission members would still need to carefully review the work of the previous commission and other prior recommendations before making any concrete progress.

"Human rights violations in Aceh is not a small affair. Its political scope and repercussions are vast especially when factoring in the military, so we must act as prudently as possible," Johny told the Post.

He said Komnas HAM has been advocating for the establishment of a truth commission and would not shy away from making recommendations for a human rights court, once proof of gross human rights violation was established.

Johny declined to comment on the reports of the recent burial exhumation. (amr)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,020 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org