Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Persidangan Tragedi Cikeusik Mengkriminalisasi Korban dan Terancam Gagal Untuk Mengungkap Dalang dan Penyandang Dana Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikeusik

Tgl terbit: Minggu, 22 Mei 2011

Persidangan Tragedi Cikeusik Mengkriminalisasi Korban dan Terancam Gagal Untuk Mengungkap Dalang dan Penyandang Dana Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikeusik

Persidangan para terdakwa penyerangan warga ahmadiyah di Cikeusik, pandeglang, Banten telah mamasuki pemeriksaan saksi-saksi mengenai fakta-fakta penyerangan. Jaksa penuntut umum telah mendakwa para terdakwa secara berlapis sesuai dengan level keterlibatan para terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Dari 12 berkas persidangan tiga diantaranya adalah berkas para tokoh utama, yang ambil bagian dalam perencanaan serangan, pemegang komando dan koordinator yang melakukan persiapan penyerangan termasuk dalam memobiliasasi massa penyerang, ketiganya adalah  Kyai Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya didakwa dengan Pasal 160 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHPidana; Kyai Endang bin Sidik didakwa dengan pasal Pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHPidana; serta KH Muhamad Munir bin Basri didakwa dengan Pasal 160 KUHPidana, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHPidana dan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana.

Dakwaan jaksa penutut Umum menyebutkan mengenai peran sentral dari Kyai Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya, seorang ulama besar di wilyah Cigeulis, Cibaliung dan Cikeusik yang mengajak para Kyai dari daerah kecamatan, kecamatan lain di wilayah pandegalang dan Banten. Ia menjadi aktor utama yang menentukan tempat-tempat berkumpul dari massa penyerang yang berasal dari arah Selatan (prapatan Umbalan) dan dari arah utara (mesjid cangkore).

Dakwaan Jaksa juga mengungkapkan asal-muasal dari pita biru yang dikenakan massa penyerang. Ia juga yang menyuruh KH Muhamad Munir bin Basri untuk mempersiapkan dan mengenakan pita biru bagi para santri dan massa penyerang lainnya. Selanjutnya Dakwaan menyebutkan peran dari KH Muhamad Munir bin Basri dan Kyai Endang bin Sidik sebagai pelaku utama yang diduga ikut menghasut dan memobilisasi massa panyerang.

Namun demikian, setelah mencermati beberapa dakwaan yang dibuat oleh para jaksa penuntut umum, kami memandang sebagai berikut:

  1. Tidak terungkapnya latar belakang penyerangan yang dalam hasil investigasi kami menemukan bahwa upaya melakukan pengusiran terhadap warga ahmadiyah telah dimulai sejak November 2010 dalam forum-forum rapat muspida dan muspika. Interval waktu penyerangan cikeusik dalam dakwaan dimulai sejak sms-sms ajakan penyerangan disebar oleh para terdakwa sekitar 27 Januari 2010.
  2. Dengan hilangnya rentetan peristiwa sebelum penyerangan yang menjadi konteks dari peristiwa cikeusik, berakibat pada tidak tergalinya motif dari penyerangan terhadap warga Ahmadiyah Cikeusik.
  3. Tidak terungkapnya penyandang dana untuk melakukan pengerahan dan mobilisasi massa penyerang termasuk dalam mempersiapkan peralatan.
  4. Tidak dimasukkannya peran dan level keterlibatan kepolisian yang tidak berhasil mencegah terus bereskalasinya kekerasan dan penyerangan.

Persidangan Cikeusik juga telah mengkriminalisasi korban warga Ahmadiyah yakni H. Ir Deden dengan tuduhan melakukan penghasutan sebagaimana pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo 212 KUHP . Pada tanggal, 20 Mei 2011, Berkas perkara Deden dilipahkan dari kepolisian ke Kejaksaan dan terhadapnya dilakukan penahanan di Lapas Serang.

Atas Penahanan dan dilanjutkannya kriminalisasi atas Deden, Kami menyatakan protes keras terhadap institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Protes ini didasari oleh kedudukan dan fakta-fakta bahwa Deden sebagai pihak yang tidak bersalah dan seharusnya menjadi bagian korban dari penyerangan dan tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, dan ketentuan lainnya seperti Pasal 49 ayat (KUHAP) menyatakan bahwa ;  “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Oleh karena itu, seharusnyalah Deden untuk lepas dari segala tuduhan dan atau dakwaan tindak pidana yang dikenakan kepadanya.

Kami juga menyayangkan penahanan yang tidak diperlukan (unnecessary detention) oleh Jaksa Penutut Umum kepada Deden. Sepanjang pemeriksaan oleh Kepolisian, Deden telah secara kooperatif membantu penyidik untyuk menyelesaikan penyidikan, dan tidak sekalipun menghambat jalannya penyidikan yang menjadi syarat bagi perlunya dilakukan penahanan. Lebih jauh kondisi fisik dan terutama psikis dari Deden sebagai korban serangan tidak terlalu di pertimbangkan oleh jaksa dalam mengambil keputusan diskresi untuk menahan Deden. Atas kondisi tersebut, maka penahanan terhadap Deden sepantasnya dikategorikan sebagai bentuk penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention) dan merupakan pelanggaran terhadap pasal 14 Kovenan internasional hak-hak sipil dan Politik  (ICCPR).

Atas semua kondisi tersebut diatas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Kejaksaan RI untuk menghentikan berkas perkara Deden demi hukum dan membebaskan yang bersangkutan dari Penahanan;
2. Mendesak Kepolisian RI untuk terus mengembangkan penyidikan dari berkas perkara yang telah ada dan tidak menghentikan Pemeriksaan terhadap para pelaku yang lain;
3. Mendesak Majelis Hakim yang memeriksa berkas-berkas para Terdakwa Penyerangan untuk selalu menjaga imparsialitas hakim dan menegakkan wibawa pengadilan;

Jakarta, 22 Mei 2011
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara

Nurkholis Hidayat/LBH Jakarta
Erna Ratnaningsih/YLBHI
Abdul Qodir/YLBHI
Rizka A. Rachma/HRWG
Sri Suparyati/Kontras



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,225 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org