Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mengungkap Kebenaran, Menata Masa Depan: Integrasi Pengalaman Korban Tragedi Mei 1998 dalam Pendidikan Sejarah Nasional Bangsa Indonesia

Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2011

Mengungkap Kebenaran, Menata Masa Depan:
Integrasi Pengalaman Korban Tragedi Mei 1998 dalam Pendidikan Sejarah Nasional Bangsa Indonesia

Integrasi pembelajaran dari Tragedi Mei 1998 di dalam pendidiklan sejarah nasional Indonesia adalah langkah krusial untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang. Langkah ini juga penting untuk memasktikan arah agenda reformasi Indonesia, yaitu untuk pemenuhan hak-hak korban dan penghormatan yang lebih utuh terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari meraih mimpi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini diingatkan oleh komunitas korban dan jaringan advokasi untuk pelanggaran HAM dalam temu media di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 11 Mei 2011 dalam rangka peringatan 13 tahun Tragedi Mei 1998.

“Tidak ada alasan untuk menunda-nunda integrasi pembelajaran dari Tragedi Mei 1998 dalam pendidikan sejarah nasional. Apalagi dengan alasan menunggu proses persidangan yang tak kunjung dilaksanakan dengan kecil kemungkinan untuk menghadirkan keadilan bagi korban, khususnya perempuan korban kekerasan seksual,” demikian ungkap Andy Tentriyani, komisioner Komnas Perempuan. Menurut Andy laporan tim Gabungan Pencari Fakta 13-15 Mei 1998 (TGPF Mei 1998) dapat menjadi landasan untuk membangun materi ajar. TGPF Mei 1998, sebuah mekanisme ad hoc independen yang digagas oleh pemerintah Indonesia, telah jelas dan tegas mengungkap faktor-faktor penyebab, pola, keberadaan korban dan tanggung jawab negara. TGPF juga telah melakukan verifikasi adanya korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang terjadi dala rangkain kerusuhan Mei 1998.

Integrasi ingatan dan pembelajaran dari Tragedi Mei 1998 bukan menggantikan melainkan menguatkan proses hukum yang semestinya berlangsung untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun, perjalanan reformasi selama tiga belas tahun terakhir belum mampu menguatkan kewibawaan hukum. Kasus mafia peradilan, maraknya korupsi, impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM, penerbitan kebijkan yang diskrminatif, serta berkembangnya premanisme menjadi sejumlah faktor yang menggoyah keyakinan pubik pada integritas hukum di Indonesia. “Hambatan paling utama dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM dan dalam menghadirkan keadilan bagi korban adalah belum adanya komitmen sungguh-sungguh eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk upaya penehaan hukum,” jelas Yati Andriyani, KontraS. Dalam  konteks kekerasan seksual Mei 1998, kemungkinan perempuan korban mendapay keadilan semakin kecil karena hingga kini reformasi hukum dan amandemen hukumm pidana berjalan sangat pelan dan belum pasti berbuah lndasan hukum mencerminkan standar internasional yang mutakhir perihal tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam upaya merawat ingatan publik tentang Tragedi Mei 1998 dan sekalgius mendukung upaya pemulihan korban, integrasi ingatan dalam pendidikan seharusnya juga perlu memuat pengakuan pada insisiatif komunitas korban, termasuk komunitas para ibu yang kehilangan anak-anak mereka yang di/terbakar dalam kerusuhan Mei 1998, ditembak, maupun dihilangkan paksa.

Sementara menunggu langkah sungguh-sunguh dari pemerintah untuk menuntaskan pertanggungjawaban pelaku dan pemenuhan hak korban, para ibu tidak tinggal diam. Konservasi makam bersama di TPU Pondok Rangon, kegiatan tahunan untuk peringatan Tragedi Mei 1998, mendirikan prasasti Jarum Mei 1998, membuat boneka Mei 1998 dan keterlibatan dalam aksi Kamisan adalah inisiatif-inisiatif yang mereka kembangkan . “Semua ini untuk menggugah bangsa dan negara. Semoga ini tidak menjadi sia-sia.” Ujar Ruminah, Forum Keluarga Korban Mei 1998.

Kebutuhan mendesak untuk integrasi Tragedi Mei 1998 dalam pendidikan nasional juga tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh Jaringan Tionghoa Muda (JTM). “Ada 80% responden yang berpendapat bahwa peristwia semacam Mei 1998 akan terjadi lagi. Meskipun lebih dari setengah mereasa tinngkat keamanan lebih baik dari pada tahun 1998, intensitas sikap intolenransi dam =pemaksaan kehendak atas nama mayoritas menjadi pemicu kekuatiran mereka, disamping tidak adanya penegakan hukum, ungkap Alex, Koordinator JTM. Survei yang dilakukan memalui internet sejak tanggal 7 hingga 27 April 2011 menjaring 1000 responden , sebagian besar (76%) adalah laki-laki, hampir setengah dari responden (47%) berusia antara 17 hingga 30 tahun. Integrasi pada pendidikan nasional dan kegiatan untuk memperingati Tragedi Mei 1998 setiap tahunnya dianggap oleh sebagian banyak dari responden sebagai cara penting untuk memastikan peristiwa ini tidak lagi berulang, selain keterlibatan lebih aktif dari komunitas Tioghoa dalam politik dan bidang kemasyarakatan lainnya. “Cara peringatan  yang mereka usulkan  sederhana, tapi bila diadopsi akan meneguhkan komitmen negara untuk menangani tragedi ini.” Jelas Alex tentang usulan yang disampaikan responden kepada JTM. Cara yang diusulkan antara lain menjadikan Tragedi Mei 1998 sebagai Hari Solidaritas Nasional, menyeruan pengibaran setengah tiang dan Kepala negara memimpin upacara peringatan dan mengheningkan cipta bersama.

Untuk mengupayakan integrasi ke dalam pendidikan nasional, Komnas Perempuan dalam rangka peringatan 13 tahun Tragedi Mei 1998 menggagas “Napak Reformasi”, yaitu oanduan kunjungan ke situs-situs bersejarah terkait persitiwa Mei 1998. Gagasan ini bekerjasama dnegan komunitas korban dan organisasi advokasi HAM yang tergabung dalam jaringan peringatan 13 tahun Tragedi Mei 1998, serta dengan Musyarah Guru Mta pelajaran Sejarah. Selain napak reformasi , sejak tanggal 11 Mei  hingga 25 Mei 2011, ada sejumlah rangkaian kegiatan yang terbuka untuk keterlibatan publik yang lebih luas untuk mengenang peristiwa Mei 1998 dan ikut mendukung upaya pemenuhan hak-hak korban . lewat seluruh rangkaian kegiatan ini, peringatan Tragedi Mei 1998 diharapkan mampu menjadi cara meneruskan pesan arti penting soliaroyas, toleransi , penghargaan pada kebhinekaan masyarakat Indonesia danpenghormatan pada ha aasasi manusia bagi generasi penerus bangsa  


Jaringan Peringatan 13 Tahun Tragedi Mei 1998
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PINTI), Jaringan Tionghoa Muda (JTM), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Ruang Rupa, Paguyuban Korban Mei 1998, Forum Keluarga Korban Mei (FKKM) 1998, Klub Studi Sejarah Universitas Indonesia, Grafisosial, Aikon, Universitas Taruma Negara dan Universitas Kristen Indonesia.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,005 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org