Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi Publik 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Kalla



Tgl terbit: Rabu, 04 Februari 2015

Diskusi Publik
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Kalla

Genap sudah 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Kalla. Kontras sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang turut mengawal pemerintahan Jokowi-Kalla, utamanya dalam isu tentang hak asasi manusia, mengadakan diskusi publik bertema 100 Pemerintahan Jokowi-Kalla pada 3 Februari 2015. Diskusi ini dilakukan sebagai upaya reflektif dan evaluatif, untuk melihat sejauh mana Jokowi memenuhi janji kampanyenya, utamanya dalam bidang HAM dan penegakan hukum. Diskusi umum yang diadakan di sebuah kafe di daerah Cikini, Jakarta Pusat ini, menghadirkan pembicara Komisaris Jenderal (Pol) Oegroseno, Mantan Wakapolri sekaligus anggota “Tim 9” yang dibentuk Jokowi untuk mendalami kasus KPK vs Polri, serta Romo Benny Susetyo, aktivis pendiri Setara Institute dengan moderator dari Kepala Biro Riset KontraS, Puri Kencana Putri. Diskusi publik dihadiri oleh sejumlah media, dan berbagai kalangan seperti mahasiswa dan relawan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dalam diskusi umum kali ini Kontras mengangkat kebijakan HAM yang tidak menjadi prioritas dan terkesan dilupakan dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. Terlihat dari masih terabaikannya berbagai isu HAM yang terjadi di Indonesia, dari mulai isu bisnis dan HAM, Papua, isu kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, hingga kebijakan hukuman mati yang menjadi catatan isu HAM terburuk yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla. Juga disinggung mengenai aktor-aktor yang berada di sekitar Jokowi yang menduduki posisi penting, merupakan aktor-aktor bermasalah dalam isu HAM.

Diskusi dimulai dengan pernyataan dari Romo Benny Susetyo yang menilai bahwa 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Kalla masih mementingkan sektor ekonomi di atas hak asasi manusia. Presiden tidak mempunyai strategi dan platform yang jelas dalam menjalankan visi dan misinya sehingga timbul kekacauan dalam peta politik Indonesia saat ini. Semboyan “kerja, kerja dan kerja” milik Jokowi tidak akan bermartabat tanpa dilandaskan pada rasa keadilan, kemanusiaan dan HAM. Kasus KPK vs Polri menjadi batu ujian untuk presiden untuk menunjukkan komitmennya dalam penegakan demokrasi yang merupakan hak asasi publik. Romo Benny menilai, jika Jokowi bijaksana dan mampu mewujudkan janji dan kata-katanya ke dalam tindakan, maka tentu Jokowi akan berpihak pada nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya Oegroseno membahas mengenai reformasi dan penguatan internal Polri yang merupakan abdi rakyat, jangan sampai institusi Polri tercemar hanya karena segelintir oknum dan terjebak dalam pusaran politik. Perlu penguatan mekanisme korektif internal Polri agar Polri dapat berperan dan bertindak sebagaimana mestinya, sebagai abdi dan pengayom rakyat. Dalam sesi tanya jawab, isu KPK vs Polri dan kebijakan hukuman mati menjadi isu utama. Penjegalan terhadap KPK, dengan upaya kriminalisasi para petingginya dinilai merupakan bentuk pencederaan terhadap hak demokrasi publik, karena KPK merupakan simbol demokrasi rakyat. Hukuman mati sebagai efek jera bagi pengedar narkoba juga dinilai sudah tidak lagi relevan. Menurut Oegroseno, yang perlu dilakukan adalah audit nasional penegakan hukum dalam bidang narkotika, bukan mengambil hak hidup orang lain. Diskusi ditutup dengan harapan bahwa Presiden masih menunggu momentum yang tepat dan untuk mengambil keputusan yang tepat, serta kembali kepada komitmennya sehingga tidak kehilangan kepercayaan rakyat.

 

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,344 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org