Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh

Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007

Dewi Nova Wahyuni

VHRmedia.com, Banda Aceh - Pekerja kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendesak pemerintah menjamin penyelesaian proses hukum kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan. Mereka khawatir kasus-kasus pelanggaran masa lalu terbengkalai karena tidak memiliki payung hukum yang pasti.

Dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (7/11), Hendra dari Kontras Aceh mengatakan, keluarga korban pelanggaran HAM khawatir penuntasan kasus tidak terpenuhi karena berdasarkan UU Pemerintahan Aceh dan UU Pengadilan HAM 26/2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili pelanggaran yang terjadi setelah tahun 2006 (sesudah UUPA disahkan).
"Lalu bagaimana dengan korban kasus DOM (Daerah Operasi Militer), Simpang KKA (tragedi penembakan warga di simpangan PT Kertas Kraft Aceh) yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2006? Ini sama saja pemerintah melakukan amputasi terhadap (penyelesaian) pelanggaran HAM di Aceh," kata Hendra.

Dalam pertemuan yang dihadiri 41 organisasi kemanusiaan dari 9 kabupaten di Aceh itu juga terungkap soal pentingnya pendampingan dan pemulihan yang memadai bagi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual selama terjadi konflik di wilayah tersebut.
Mahyani dari Kabupaten Beuner Meriah mengatakan, upaya pemenuhan keadilan dan hukum bagi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan di Aceh akan nihil tanpa pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis korban. "Meskipun sudah banyak data dikeluarkan yang menunjukkan tingginya korban perempuan dibanding laki-laki, korban pemerkosaan tidak akan mengungkapkannya. Karena hal itu dianggap aib, kecuali disertai proses pendampingan."

Mereka juga mengkritik rencana Pemprov NAD yang akan membentuk Qanun Pengadilan HAM. Menurut mereka, gagasan itu justru akan mempersulit penegakan HAM di Aceh, karena kekuatan qanun dikhawatirkan tidak dapat menjangkau pelaku pelanggaran HAM di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah lebih cermat dan teliti jika mengeluarkan kebijakan baru. Pemerintah juga didesak mempertimbangkan aspirasi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. (E1)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 721 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org