Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Rangkai Peringatan 26 Tahun Talangsari
Diskusi Publik "Keterlibatan A.M. Hendropriyono dalam Peristiwa Talangsari: Jokowi Tahu Nggak?"



Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2015

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dilaporkan ke Mabes Polri terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa korban Talangsari melakukan bunuh diri massal, bukan dibunuh oleh tentaranya. Amir, perwakilan korban Talangsari membantah tegas pernyataan Ketua Tim Penasehat Rumah Transisi tersebut,"Kami tidak rela dikatakan korban Talangsari bunuh diri oleh Hendropriyono. Dia adalah Komandan Korem 043 Garuda Hitam dalam peristiwa tersebut".

KontraS mengadakan diskusi publik terkait keterlibatan Hendropriyono dalam kasus Talangsari Lampung, di kantor KontraS, Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/01/2015). Hadir dalam diskusi tersebut, Allan Nairn (jurnalis investigasi), MM Billah (mantan Komisioner Komnas HAM), Amir (korban Talangsari), dan Yati Andriyani (Wakil Koordinator Bid. Advokasi, KontraS). Sayangnya, dalam diskusi berdurasi tiga jam ini, tidak hadir satu orang perwakilan pun dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Peristiwa Talangsari merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 26 tahun lalu, Korem 043 Garuda Hitam dibawah pimpinan Kolonel A.M. Hendropriyono melakukan penyerangan terhadap jema’ah Warsidi dengan tuduhan aliran sesat dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penyelidikan pro justicia Komnas HAM, yang dilakukan pada tahun 2007-2008, menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM berat berupa: pembunuhan terhadap 130 orang, pengusiran secara paksa pada 77 orang, perampasan kemerdekaan pada 53 orang, penyiksaan kepada 46 orang, dan penganiayaan atau persekusi sekurang-kurangnya pada 229 orang. Kejaksaan Agung telah menerima berkas hasil penyelidikan tanggal 16 Oktober 2008, namun pada 30 November 2009 melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus Talangsari kepada Komnas HAM. Hingga saat ini Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dengan alasan masih dalam penelitian Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat dan sejumlah alasan legal formal lainnya.

Yati Andriyani menyatakan bahwa korban Talangsari bersama KontraS telah melakukan pelaporan ke Mabes Polri atas pasal 320 Ayat (1) KUHP tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Namun, berkas penyelidikan atas perkara tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
"Kita lihat, beranikah Polri menindaklanjuti kasus ini?", tegas Yati.

Hendropriyono dalam wawancara Allan Nairn menyatakan dirinya siap jika negara menyelenggarakan pengadilan HAM untuk kasus Talangsari, Munir dan Timur-Timor. Allan menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang memberi porsi kuasa pada tokoh-tokoh yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam pemerintahannya. Allan berpendapat bahwa jika Hendropriyono siap diadili, seharusnya negara juga dapat tegas menyatakan kesiapannya menuntaskan kasus Talangsari.

MM Billah menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk menuntut keadilan. Untuk mendorong penuntasan kasus HAM masa lalu, dibutuhkan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari NGO, CSO, maupun korban.

"Semangat korban adalah ruh perjuangan. Kobarkan itu! Lawan kita adalah impunitas.", ujar mantan Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007.

 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,447 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org