Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perkembangan Kasus Penembakan Warga Kebumen Jawa Tengah Oleh TNI AD

Tgl terbit: Kamis, 21 April 2011

Perkembangan Kasus Penembakan Warga Kebumen Jawa Tengah Oleh TNI AD

Ditengah maraknya opini dari TNI yang tetap bersikukuh menyatakan bahwa tindakan TNI melakukan penembakan sudah sesuai prosedur, tidak ada pelanggaran dan stigma perusuh yang diberikan kepada warga. KontraS mencatat hingga hari ini (21/4) ada beberapa perkembangan terkait kasus penembakan warga Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang patut mendapatkan perhatian media dan publik. Adapun beberapa perkembangan situasi dilapangan hingga hari ini (21/4) diantaranya:

1. Sampai hari ini personel TNI kurang dari 100 orang masih berjaga †jaga dan aktif menanyakan maksud dan tujuan kepada setiap masyarakat sipil yang akan memasuki desa Setrojenar. TNI mendirikan 1 buah tenda di luar kantor Dislitbang TNI AD.

2. Berdasarkan informasi yang kami terima, Polisi tidak bergerak lebih maju dari TNI dalam hal mengambil alih kendali keamanan. Polisi hanya berjaga di sekitar kantor camat dan didepan Dislitbang TNI AD.

3. Terhitung sampai tanggal 21 April, jumlah warga yang menjadi tersangka ada 6 orang, diantaranya Sobirin (170 KUHP), Adi Wiluyo (170 KUHP), Mulyono (170 KUHP), Lehan (170 kuhp), Aris Panji (Pasal penghinaan ketika aksi pada tanggal 23 maret), Sutriyono (belum diketahui pasal yang digunakan). Meski penangguhan penahanan telah diajukan oleh Tim Advokasi Untuk Petani Kebumen (TAPUK), namun hingga saat ini belum ada respon

4. Hingga hari ini(21/4) warga yang masih dirawat di RSU Kebumen masih berjumlah 6 orang.

5. Berdasarkan catatan Tim Advokasi, sejauh ini sudah ada 6 warga diluar tersangka yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa menjadi saksi.

6. Hari ini, warga yang masih tinggal dirumah yaitu perempuan dan anak †anak, mulai resah karena tidak mendapatkan kepastian jaminan keamanan dari kepolisian. Warga menyatakan jika tidak ada tindakan nyata dari kepolisian Kebumen maka warga akan bersama-sama mendatangi Polres Kebumen meminta jaminan keamanan.

7. Hingga hari ini (21/4) aktivitas sekolah anak †anak di Desa Setrojenar, Brencong dan Entak belum pulih secara normal karena masih trauma karena keberadaan tentara yang masih berjaga †jaga.

8. Hingga hari ini (21/4) para pemuda yang bekerja di sektor pariwisata di pantai sebagai penjaga parkir masih tidak diperbolehkan bekerja oleh TNI yang berjaga.

9. Hari ini 21 April, perwakilan warga Kebumen bertemu dengan Deputi V BPN bidang penyelesaian sengketa tanah. Secara garis besar BPN menyatakan bahwa sampai dengan saat ini merupakan tanah negara.Masalah IKMN muncul pada era 80 an. Saat itu untuk mengantisipasi pengalihan aset oleh pihak †pihak tertentu. Sampai dengan saat ini ada sekitar 9 ribuan kasus tumpang tindih terkait administrasi kepemilikan. Kewenangan pemberian izin lokasi penggunaan tanah ada di pemerintah daerah. BPN hanya administrasi pencatatan.

10. Pria dewasa dari tiga desa (Desa Setrojenar, Brencong dan Entak) masih meninggalkan desa dan tinggal di pengungsian. Sebagian warga tinggal di LBH Pakis dan sisanya menyebar ke rumah saudara mereka di lain kecamatan. Sejauh ini, menurut informasi yang kami peroleh, belum ada satupun pejabat daerah dan kepolisian yang menjenguk ataupun memberikan bantuan di pengungsian.

Berdasarkan perkembangan diatas, KontraS meminta:

1. Panglima TNI untuk menarik pasukan TNI di wilayah ini karena kehadirannya justru membuat warga ketakutan dan segera memproses hukum para pelaku penembakan petani.

2. Polda Jawa Tengah mengambil alih pengamanan dan proses penegakan hukum, memberikan jaminan keamanan kepada anggota masyarakat. Dalam situasi tertib sipil sebagai mana yang diatur dalam undang-undang, Polri adalah pihak yang paling berwenang dalam menjaga keamanan; serta untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap warga sebelum masukan dari berbagai pihak independen yang melakukan investigasi membuktikan hal sebaliknya.

3.BPN segera mengambil alih penyelesaian sengketa pertanahan di Kebumen.

Jakarta, 21 April 2011

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,406 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org