Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bentrok Satpol PP: LMAL Minta Pemprov Turun Tangan

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2007

Bandar Lampung, Kompas - Lembaga Masyarakat Adat Lampung mendesak Pemprov Lampung untuk menyelesaikan kasus penyerangan polisi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Lampung Utara hingga tewas, secara hukum. Supaya masyarakat Lampung Utara yakin, pemprov bersama-sama dengan Polda Lampung harus menyelesaikan dengan pengawasan Presiden, Mabes Polri, Komisi Polisi Nasional, Komnas HAM, dan KONTRAS.

Demikian diutarakan Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Iwan Setiawan Alihasan gelar Sutan Raja Puncak Marga, usai pertemuan di rumah Ketua LMAL Lampung Utara, Kamis (18/10). Pertemuan diikuti lima marga dari sembilan desa adat di Lampung Utara dengan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel (Inf) Bambang S Gandhi, dan Wakil Ketua Komisi III DPR I Al Mudjamil Yusuf.

Iwan mengatakan, masyarakat Lampung Utara sudah bisa menerima penetapan lima tersangka polisi penyerang dan penganiaya. Namun, masyarakat Lampung Utara tetap mendesak supaya kasus itu diselesaikan secara hukum dan transparan.

Pertemuan tersebut, menurut Iwan, memiliki tiga kepentingan. Kepentingan pertama, kedatangan Wakil Ketua Komisi III DPR I Al Mudjamil Yusuf ke Kotabumi adalah dalam rangka untuk mengumpulkan fakta dan keterangan mengenai penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi.

Beberapa kali kejadian pidana atau kekerasan, seperti penyerangan dan penganiayaan di Indonesia dilakukan oleh polisi terhadap warga sipil.

Oleh karena itu, bukti-bukti dan fakta yang dikumpulkan Wakil Ketua Komisi III diharapkan bisa dibawa ke dalam dengar pendapat antara Komisi III dengan Kepala Polri, Komnas HAM, dan KONTRAS, serta mendapat penyelesaian.

"LMAL menegaskan, sudah waktunya Kapolri harus meninjau ulang cara pembinaan terhadap kesatuan-kesatuan di bawahnya. Supaya tidak lagi terjadi kasus kekerasan oleh polisi terhadap warga sipil," kata Iwan.

Kepentingan kedua, adalah supaya Kapolri segera meninjau ulang keberadaan dan kemampuan Kepala Polres Lampung Utara AKBP Asby Mahyuzza dalam memimpin kesatuan Polres Lampung Utara.

Masyarakat Lampung Utara sudah tidak bisa menerima keberadaan Kapolres Lampung Utara sehingga mendesak Kapolri untuk meninjau lagi cara-cara dan kemampuan kepemimpinannya. (HLN)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 393 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org