Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Teror Bom adalah Ancaman Serius Demokrasi di Indonesia



Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011

Teror Bom adalah Ancaman Serius
Demokrasi di Indonesia

Teror Bom di Komunitas Utan Kayu yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla, sebagai salah satu bentuk-bentuk terkeji pembungkaman terhadap perjuangan HAM dan keberagaman di Indonesia. Ledakan bom pada Selasa 15 Maret 2011 telah menyebabkan seorang warga dan 3 anggota aparat keamanan cidera, bahkan ada yang menjadi cacat seumur hidup.

Tindakan teror bom seperti ini jelas menjadi ancaman sangat serius bagi penegakan hukum dan proses demokratisasi di Indonesia yang disebabkan lemahnya respon pemerintah terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Tindakan itu juga mengoyak ikatan dan tatanan negara-bangsa Indonesia yang mengedepankan peri-kemanusiaan, peri-keadilan, dan penghormatan pada kebhinekaan.

Ketika belakangan ini teror dan tindak kekerasan atas nama agama kecenderungannya terus meningkat mengebiri kebhinekaan di tanah air, justru pemerintah tidak mengambil kebijakan yang tegas sesuai amanat konstitusi. Sebaliknya, pemerintah membiarkan para pelaku pelanggar hukum semakin mendapat angin karena pemerintah malah menerbitkan aturan-aturan yang menyudutkan kelompok minoritas dan kebijakannya jauh dari melindungi para korban.

Dalam kondisi inilah intimidasi diarahkan kepada para pembela HAM, khususnya mereka yang menyuarakan kebebasan berpikir, berekspresi sesuai hati nurani, kebebasan beragama dan kebhinnekaan. Sebelumnya telah ada ancaman pembunuhan, penyegelan kantor, kriminalisasi, stigmatisasi dan khususnya kepada perempuan pembela HAM intimidasi dalam bentuk serangan seksual, secara verbal maupun fisik dan pada dua hari yang lalu, Senin 14 Maret 2011, data-data dicuri dari kantor Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI).

Semua intimidasi ini mengingatkan kita, bangsa Indonesia, pada cara-cara di masa lalu dari sebuah rejim otoriter untuk membungkam warga bangsa yang memperjuangkan keadilan. Cara-cara ini tidak berhasil di masa lalu dan juga tidak akan membungkam kami, warga bangsa Indonesia, di masa kini dan masa yang akan datang.

Kami, warga negara-bangsa Indonesia, meyakini bahwa memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara dan merawat kebhinekaan adalah bagian tak terpisahkan dari langkah mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Demi memperhatikan keprihatinan di atas, Forum Pluralisme Indonesia menyatakan sikap:

  1. Mengecam tindakan kekerasan dalam bentuk teror bom dan apapun yang dapat mengancam rasa aman setiap warga negara. Serangan bom ini adalah sebagai bentuk teror terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi khususnya pada isu-isu pluralisme. Serangan ini juga secara tidak langsung ditujukan kepada pers, dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini dianggap sebagai penghalang bagi sekelompok orang yang berupaya memaksakan kehendak mereka.
  1. Mendesak Kepala Kepolisian RI untuk mengusut tuntas motif  dan memprosesnya sesuai hukum kepada pelaku dan perencana pengiriman bom di Komunitas Utan Kayu dan pencurian data di ANBTI serta berbagai bentuk intimidasi lainnya kepada para pembela HAM.

 

  1. Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan bawahannya untuk menghentikan dan membatalkan aturan-aturan diskriminatif yang mengancam kebhinekaan, mengingat aturan-aturan tersebut telah menjadi alat legitimasi tindakan kekerasan oleh banyak pihak.
  1. Mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi HAM dan demokrasi dalam upaya penanganan segala bentuk tindakan kekerasan dan  teror.

 

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan

 

Jakarta, 16 Maret 2011

Forum Pluralisme Indonesia
Kontras - Komnas Perempuan - Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) - LSAF - Imparsial - LBH Jakarta - YLBHI - HRWG - ICRP - The Wahid Institute - Yayasan Paramadina - Jaringan Islam Liberal - Masyarakat Transparansi Indonesia - Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) - Poros Wartawan Jakarta (PWJ) - LBH Pers - Komunitas Indonesia untuk Keadilan Kesetaraan (KIAS) - Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) - MADIA - Interfidei - PBHI Jakarta - Ut Omnes Unum Sint Institute - Solidaritas Perempuan - Setara Institute

Lampiran: data Human Rights Defender Tahun 2010 - 2011 (unduh)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,968 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org