Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Update Kasus Penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik

Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2011

Update Kasus Penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik

Tiga pekan sudah tragedi kemanusiaan di cikeusik berlalu, hingga saat ini Kepolisian telah menetapkan 12 orang tersangka dan telah memeriksa sedikitnya 112 saksi-baik dari masyarakat (103 orang) maupun pihak warga jemaat ahmadiyah (9 orang). Kami mengapresiasi kerja cepat dari kepolisian dalam upaya menuntaskan kasus tersebut.

Namun demikian, berangkat dari pengalaman dan pemantauan atas kinerja polisi dalam kasus-kasus serupa,  selalu ada pola yang konsisten yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengusutan kasus penyerangan ahmadiyah dibeberapa tempat termasuk di cikeusik. Dalam konteks ini perlu kami menyampaikan beberapa hal, kritik dan masukan terhadap kepolisian.

Pola tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, viktimisasi, yakni ketika polisi justeru berupa menjadikan pihak korban penyerangan sebagai pesakitan dan menjadikannya sebagai tersangka. Hingga saat ini dari sebagian besar saksi-saksi yang diperiksa oleh kepolisian dari pihak ahmadiyah, digiring pada suatu kesaksian yang justru terlihat akan menjerat Deden sebagai tersangka penghasutan dan tindak pidana melawan perintah pejabat negara. Arah penyidikan yang dilakukan polisi seperti itu terlihat dipaksakan dan ada kecenderungan mencari aman dengan mengakomodir desakan dari pihak penyerang atau massa anti ahmadiyah yang menuntut adanya kriminalisasi terhadap warga ahmadiyah yang bertahan dan menolak evakuasi paksa.

Kedua, impunitas dan policy of non-enforcement, yakni pengkondisian dimana penegakkan hukum disengaja gagal untuk menyerert pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini terjadi ketika polisi hanya berhenti melakukan pengusutan kepada orang yang merupakan pelaku lapangan dan operator penyerangan, namun gagal mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dalang, pemberi dana, dan pembuat scenario dibalik sang operator penyerangan. Berdasarkan temuan dan pemantauan selama ini, polisi hendaknya tidak berhenti melakukan penyidikan hanya sebatas Haji Ujang yang disebut polisi sebagai otak penyerangan. Masih ada aktor yang lebih kuat, dan memiliki sumber daya yang menopang dan mensponsori penyerangan cikuesik.

Selain itu, impunitas juga terjadi di level pejabat kepolisian setempat yang bertanggungjawab atas kelalaian mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pencopotan pejabat kepolisian dan persidangan etik bagi beberapa anggota kepolisian tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tersebut. (pasal 406)

Berdasarkan hal tersbut diatas, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak kepolisian untuk bekerja secara profesional, independen, dan fair, dengan menghentikan upaya-upaya viktimisasi korban;
2. Mendesak kepolisian untuk menghentikan ritus impunitas dengan menyeret para dalang serangan, sponsor, dan juga pejabat kepolisian yang terbukti lalai dan melakukan tindak pidana;

 

Jakarta, 1 Maret 2011
Kuasa Hukum Warga Jemaat Ahmadiyah


Erna Ratnaningsih / Ketua YLBHI 0813 86494111
Nurkholis Hidayat / Direktur LBH Jakarta 0858 83699373
Khoirul Anam/ HRWG 0815 8718498
Haris Azhar/ Koordinator Kontras 0815 13302342


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,526 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org