Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010

Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Pertama – tama, kami menyampaikan selamat hari Ibu (22 Desember). Bertepatan dengan hari Ibu, kami ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada para Ibu yang tetap gigih mencari anak – anak mereka yang belum kembali hingga saat ini. Dalam sejarah gerakan sosial, gerakan para ibu tidak sedikit memberikan kontribusi pada perubahan, tidak terkecuali para Ibu Plaza de Mayo di Argentina yang berhasil membangun gerakan sosial dan menjadi cikal bakal lahirnya Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Pada 23 Desember 2010, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa akan mulai berlaku (enter into force). Iraq menjadi negara ke 20 yang meratifikasi pada 23 November 2010 dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 konvensi akan segera berlaku satu bulan setelah negara ke 20 meratifikasi.

Kami memandang, setelah konvensi ini berlaku akan membawa dampak positif bagi kinerja Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa / United Nations Working Group or Involuntary Disappearances (UNWGEID) khususnya di negara – negara yang telah meratifikasi konvensi ini.

Tidak terkecuali Indonesia, meski belum meratifikasi konvensi ini, kami menegaskan penting bagi pemerintah untuk segera meratifikasi, mengingat kita memiliki sejarah panjang praktik penghilangan paksa, diantaranya; kasus 1965 – 1966, kasus Penembakan Misterius 1981 – 1983, kasus Tanjung Priok 12 September 1984, kasus Talangsari 1989, kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998 serta kasus 13 – 15 Mei 1998, DOM Aceh 1989 – 1998, dll.

Selain itu kepentingan bagi kita untuk meratifikasi adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak menjadi korban penghilangan paksa, mencegah keberulangan praktik penghilangan paksa dan sekaligus bentuk pengakuan bahwa praktik penghilangan paksa adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius.

Baru – baru ini, pada 27 September 2010, pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Langkah ini patut kita berikan apresiasi dan selanjutnya kita berharap dapat dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu ratifikasi.

Kami meyakini, pencapaian ini merupakan hasil dari rangkaian panjang dari proses loby yang kami lakukan tiga tahun terakhir dengan Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Luar Negeri, Komisi III DPR RI dan Komnas HAM. Selain itu, penandatanganan ini juga merupakan manifestasi dari komitmen yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri RI, Hamid Awaluddin, pada 12 Maret 2007 dalam pidato di High Level Segment Dewan HAM PBB. Menkumham menyatakan bahwa pemerintah RI akan meratifikasi konvensi ini.

Penandatanganan ini memiliki relevansi yang erat dengan empat rekomendasi DPR RI yang dikeluarkan pada 28 September 2009, khususnya butir keempat, yaitu; Merekomendasikan agar pemerintah segera meratifikasi konvensi Anti-penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Namun demikian, kebutuhan - kebutuhan ini justru tidak mampu diterjemahkan oleh DPR RI karena tidak mencantumkan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa kedalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Kondisi ini tentunya sangat bertolak belakang dengan butir keempat rekomendasi DPR RI untuk kasus Penghilangan Paksa 1997 – 1998 dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2010 – 2015 yang telah mengagendakan ratifikasi konvensi ini.

Menyikapi kondisi ini, kami mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan prioritas terhadap rencana ratifikasi konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Persiden harus memaksimalkan peran Kementrian Hukum dan HAM untuk menyiapkan naskah akademik sebagai bahan awal proses ratifikasi. Selain itu, Komnas HAM juga harus mengambil inisiatif untuk memuluskan proses ratifikasi dan tidak menghambat partisipasi masyarakat sipil secara lebih luas.

 

Jakarta, 22 Desember 2010

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)


Data Penghilangan Orang Secara Paksa

 

No

Kasus

Jumlah Korban Penghilangan Paksa

Sumber

1

Kasus 1965 – 1966

500. 000 – 1.000.000 orang

Beberapa Sumber Organisasi korban dan peneliti

 

 

Berkisar 78.000 orang – 2.000.000 orang

2

Kasus penembakan misterius 1981-1985

5000 orang yang menjadi korban, hanya 67 orang yang diketahui identitasnya

Laporan Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM

3

Kasus Tanjung Priok 1984 

14 Orang

Laporan penyelidikan Komnas HAM

4

Kasus Talangsari Lampung 1989

 88 Orang

Laporan Investigasi KontraS

5

DOM Aceh 1989 – 1998

1.958 orang

Laporan beberapa NGO HAM di Aceh

75 Orang (37 laki – laki, 37 perempuan dan 1 orang anak – anak )

Laporan pengkajian dan pemantauan Komnas HAM

6

Kasus 27 Juli 1996

23 Orang

Laporan Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM

7

Kasus Penghilangan Paksa aktivis 1997 – 1998

13 Orang

Laporan Penyelidikan Komnas HAM  dan Investigasi KontraS

8

Kasus 13 – 15 Mei 1998

1.190 Orang

Laporan TGPF Mei 1998

9

Beberapa Pelanggaran HAM di Papua

 

Peristiwa Teminabun 1966 - 1967

Sejumlah tahanan dari 500 orang yang ditahan karena dituduh terlibat OPM dinyatakan hilang sampai hari ini

Laporan Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM

Peristiwa Sentani 1970

20 Orang dinyatakan hilang

Laporan Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM

Peristiwa Jaya Wijaya dan Wamena Barat

2000 orang dinyatakan hilang dan terbunuh

Laporan Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM

Aristoteles Masoka (Papua)

1 Orang

Laporan Investigasi KontraS dan laporan Komnas HAM

 

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,522 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org