Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
8 Aktivis LBH Aceh Ditahan, YLBHI-Kontras Protes

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007

M. Rizal Maslan - detikcom

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kontras menyayangkan penetapan tersangka delapan aktivis LBH Banda Aceh oleh polisi. Polisi dinilai lebih melindungi kepentingan pengusaha yang mengambil tanah rakyat.

"Kami mengingatkan agar aparat kepolisian tidak memihak pengusaha. Ironis bila upaya memperjuangkan kepentingan masyarakatnjustru dituduh melakukan kebencian kepada penguasa umum," kata Direktur Advokasi YLBHI Taufik Basari dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2007).

Apalagi, lanjut Taufik, tuduhan polisi terhadap kedelapan aktivis LBH didasarkan pada pasal-pasal penebar kebencian yang bersifat karet, yang sudah tidak dipakai lagi. "Kami menyesalkan tindakan penahanan delapan aktivis LBH Banda Aceh di Pos Langsa oleh Polres Aceh Timur," ujarnya lagi.

Sementara Sekretaris Federasi Kontras Oslan Purba menguatirkan, tindakan kepolisian ini akan mengaburkan masalah sesungguhnya yang menjadi perhatian LBH. Di mana tindakan PT Bumi Flora telah mengambil paksa tanah rakyat sejak tahun 1990.

Kedelapan aktivis yang ditahan pada tanggal 2 Juli lalu, yaitu Muksalmina, Yulisa Fitri, Sugiono, Muhammad Jully Fuadi, Mardiati, Mustiqal Syahputra dan Juanda. Kini mereka berstatus sebagai tersangka yang ditetapkan sejak 8 Agustus lalu dengan tuduhan melanggar Pasal 160 dan 161 KUHP.

Ditambahkan Oslan, kedua pasal yang digunakan polisi umtuk menjerat mereka sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan kedua pasal ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi di alam demokrasi.

"Tindakan aparat kepolisian justru mencedarai putusan konstitusional negara dengan menggunakan aturan yang mengancam demokratisasi dan HAM," tandas Oslan.

Untuk itu, YLBHI dan Kontras meminta agar Polri bertindak profesional dengan menghargai hak masyarakat dan aktivis pendampingnya. Mereka juga meminta Polri untuk mengusut dugaan pengambilan paksa tanah di Bumi Flora dan menyelidiki tiga warga yang tewas tahun 1999 yang mempertahankan tanahnya itu. (zal/nvt)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 241 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org