Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Profil Tokoh: Hina Jilani, Simbol Kebebasan Kaum Perempuan dari Pakistan

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2007

Hina Jilani dilahirkan tahun 1953 di Lahore, Pakistan. Di negaranya, dia dikenal sebagai pengacara sekaligus aktivis hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak perempuan. Sebagian perempuan Pakistan juga melihat Hina dan saudaranya, Asma Jahangir, sebagai simbol kebebasan.

Semua itu terjadi karena aktivitas serta komitmen Hina dan Asma terhadap penegakan HAM. Misalnya, tahun 1980 mereka mendirikan kantor pengacara wanita pertama di Pakistan. Mereka juga menjadi pendiri Komisi HAM Pakistan.

Berbagai aktivitas itu juga membuat dua bersaudara ini kemudian diangkat sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Asma diangkat sebagai pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar hukum pada 1998. Dua tahun kemudian, dengan Resolusi Nomor 2000/61, Hina menjadi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pembela HAM. Tahun 2006, Hina juga menjadi anggota Komisi Pencari Fakta PBB untuk Darfur, Sudan.

Menangani kasus

Sebagai Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM, Hina beberapa kali menangani kasus yang dialami pembela HAM di Indonesia. Misalnya, Juni 2005, ia pernah mengirim surat ke pemerintah untuk menanyakan ancaman pembunuhan yang diterima Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, Usman Hamid dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), serta Mugiyanto (Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia). November 2005, ia juga mengirimkan surat serupa untuk mempertanyakan pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Menurut Hina, risiko yang harus dihadapi pembela HAM berhubungan erat dengan kondisi suatu negara. Kian tertutup atau tidak demokratis suatu negara, semakin besar risiko yang dihadapi pembela HAM.

Jika demikian, apakah pembunuhan terhadap Munir dan pengungkapannya yang tersendat menunjukkan Indonesia belum menjadi negara yang terbuka? Dengan diiringi senyum Hina menjawab, "Saya tidak berhak menilai penyidikan dan pengadilan kasus itu." Jawaban yang menunjukkan kecerdasan dan kerendahan hatinya. (NWO)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 449 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org