Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010

Siaran Pers Bersama
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).Saat ini sudah ada 86 negara yang menandatangani dan 19 negara sudah meratifikasi.

Dengan penandatanganan ini, Pemerintah RI terikat pada kewajiban politik (politically binding) untuk mengakui ketentuan-ketentuan kunci di dalam konvensi dan setahap menuju ratifikasi yang akan mengikat secara hukum (legally binding). Penandatanganan ini merupakan langkah maju Pemerintah RI dalam mensikapi hasil rekomendasi Panitia Khusus Orang Hilang DPR periode 2004-2009 lalu, yang salah satunya adalah ratifikasi konvensi ini.

Selanjutnya kami mendorong agar pihak-pihak lain, khususnya pihak DPR saat ini untuk segera meratifikasi konvensi ini. Bila Indonesia segera meratifikasinya, maka Indonesia akan menjadi Negara pihak yang ke-20 dan akan menjadi gong berlakunya (enter into force) konvensi ini. Hal ini akan membuat Indonesia menempati posisi historis di muka komunitas internasional. Hingga kini sudah 19 negara yang meratifikasinya (Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Kuba, Ekuador, Prancis, Jerman, Honduras, Jepang, Kazakhstan, Mali, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Senegal, Spanyol, dan Uruguay) dan hanya membutuhkan satu peratifikasi lagi untuk membuat konvensi ini efektif berlaku.

Selain itu, dengan meratifikasi segera Indonesia akan mempromosikan isu hak untuk tidak dihilangkan secara paksa mendahului bahkan negeri-negeri Barat yang selama ini mengklaim sebagai pendekar HAM. Di tingkatan nasional, ratifikasi sangat bermakna dalam mereformasi sistem hukum pidana di mana kejahatan penghilangan paksa masih belum terjangkau oleh sistem yang lama. Ratifikasi akan sangat membantu penyempurnaan revisi KUHP kita yang sudah ketinggalan jaman.

Jakarta, 29 September 2010

Haris Azhar Mugiyanto
Koordinator KontraS Ketua IKOHI

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,865 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org