Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
PEMBENAHAN AKUNTABILITAS SIPIL DEMOKRATIK SEBAGAI PRASYARAT KOMITMEN PANGLIMA TNI BARU

Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010

PEMBENAHAN AKUNTABILITAS SIPIL DEMOKRATIK SEBAGAI PRASYARAT
KOMITMEN PANGLIMA TNI BARU

 

KontraS meminta agenda pembenahan akuntabilitas sebagai prasyarat komitmen Panglima TNI yang baru. Kami amat berharap institusi TNI dapat dipimpin oleh figur yang memiliki paradigma dan komitmen yang tinggi pada agenda reformasi sektor keamanan. Tuntutan untuk mereformasi institusi ini menjadi satu kebutuhan mutlak di negara-negara transisi, khususnya untuk menjamin ketidakberulangan kasus pelanggaran HAM di masa depan dan tunduknya institusi TNI pada mekanisme akuntabilitas sipil demokratik. Kami memandang bahwa transformasi dari sistem keamanan yang berorientasi pada kekerasan menuju sistem keamanan yang berorientasi pada penghargaan dan perlindungan HAM, yang dihubungkan dengan agenda keadilan transisional menjadi kebutuhan mendesak.

KontraS memandang dua faktor lambannya proses reformasi TNI. Pertama, inefektivitas dan dari mekanisme akuntabilitas TNI. Implementasi regulasi TNI untuk memindahkan yurisdiksi hukum perkara pidana-kriminal oleh TNI, dari yurisdiksi pengadilan militer kepada pengadilan umum belum berubah. Lamanya pembahasan penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menunjukkan lemahnya kepemimpinan sipil atas institusi ini. Dibutuhkan waktu lima tahun untuk membahas UU ini di tingkat DPR, tapi karena pemerintah dan TNI bersikeras agar tetap penyidik militer untuk melakukan proses penyidikan kasus yang melibatkan militer, pembahasannya mengalami kebuntuan dan berujung pada gagalnya proses penyempurnaan UU tersebut di tahun 2009. Konsekuensi dari ketidakberjalanan mekanisme akuntabilitas ini akan mempengaruhi pada proses pengusutan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI. Sistem Peradilan Militer adalah bagian internal dari sistem komando organisasi militer dan bukan bukan bagian dari sistem yudikatif. Maka semakin mempersulit kita untuk mengontrol dan mengawasi praktik akuntabilitas di dalamnya.

Kedua, belum diterapkannya mekanisme vetting dalam akuntabilitas internal TNI. Wacana penerapan mekanisme masih tergolong baru. Namun vetting amat efektif diterapkan di negara-negara transisi demokrasi sebagai suatu proses penilaian integritas dan rekam jejak seseorang untuk menentukan kelayakan mereka dalam melanjutkan jabatan atau mereka yang punya prospek dalam jabatan-jabatan publik berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum dan HAM. Semangat mekanisme ini sebenarnya telah ada dalam sejumlah peraturan perundangan kita, hanya belum diterapkan serius. Jika dijalankan dengan baik, mekanisme ini bisa dijadikan model akuntabilitas terhadap kejahatan serius masa lalu, khususnya yang melibatkan institusi militer.

Komitmen reformasi TNI dapat diimplementasikan jika pemerintah benar-benar serius dan mengambil langkah-langkah progresif, khususnya terkait dengan pembenahan akuntabilitas ini. Hal ini dapat dilakukan denagn cara mendukung proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI, menata kembali seluruh regulasi di bidang pertahanan melalui kebijakan yang simultan dan terpadu pada prinsip-prinsip supremasi sipil. Kepemimpinan TNI ke depan kelak harus  bisa membawa institusi ini bekerja sama dengan pengawasan sipil demokratik lainnya seperti Komnas HAM, KPK, KIP, PPATK, guna memaksimalkan agenda reformasi dan akuntabilitas TNI. 

Jakarta, 23 September 2010
Badan Pekerja,

 

Indria Fernida, A, SH
Wakil Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,412 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org