Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kapolres dan Dansat Brimob Manokwari Harus Bertanggungjawab terhadap Insiden Penembakan terhadap warga sipil di Manokwari

Tgl terbit: Jumat, 17 September 2010

Kapolres dan Dansat Brimob Manokwari Harus  Bertanggungjawab terhadap Insiden Penembakan terhadap warga sipil di Manokwari

Foker LSM Papua,  KontraS Papua, LBH Papua, ALDP, SKP Keuskupan Jayapura, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan para Advokat, mengecam kembali terjadinya tindakan kekerasan dan penembakan terhadap Warga Sipil di Manokwari yang dilakukan oleh Oknum anggota Brimob yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) warga sipil dan 1 (satu) orang kritis.

KRONOLOGIS PERISTIWA.
Menurut Informasi Insiden Penembakan berawal dari, sebelumnya sekitar pukul 18:30 terjadi lakalantas atau tabrakan terhadap seorang ibu atas nama Mina Kowi/Mandacan. Korban ditabrak oleh pengendara Ojek (Kendaraan Angkutan Penumpang roda dua/ Motor). Dari tabrakan tersebut korban menderita patah kaki dan dilarikan untuk mendapat perawatan di RSUD Manokwari.

Pasca tabrakan warga sekitar turun ke jalan dan melakukan razia  terhadap setiap kendaraan roda dua atau ojek yang melintas, aksi warga tersebut dilakukan untuk mencari pengendara yang menabrak korban, dalam melakukan razia menurut keterangan warga, telah terjadi penganiayaan terhadap seseorang pengendara roda dua yang notabene sebagai aparat, korban penganiayaan (aparat) selanjutnya menghubungi teman kesatuan Brimob Kompi C Manokwari, sekitar pukul 19:00 malam,  pasukan Brimob dengan menggunakan kendaraan Truck dan Motor mendatangai warga dan melakukan penembakan secara membabi buta, mendengar letusan senjata api warga panik dan berhamburan lari kearah hutan guna menyelematakan diri dari penyisiran yang sedang dilakukan aparat Brimob.

Tindakan aparat Brimob di Manokwari dalam menghadapi aksi massa tersebut diatas sangat tidak profesional, karena tidak menggunakan pendekatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi yang tidak layak di lakukan oleh Korps yang seharusnya menjujung tinggi nilai-nilai Kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Berdasarkan kronologis peristiwa diatas maka Kami mendesak :

1. Kapolres dan Komandan Satuan Brimob Manokwari untuk bertanggungjawab terhadap Insiden Penembakan yang mengakibatkan meninggalnya 2 Warga Sipil dan 1 orang kritis;

2. Komnas HAM RI untuk melakukan Investigasi dan Penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut terkait  dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat;

3. Keseriusan Pemerintah Daerah Manokwari  dan DPRD Manokwari untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan  yang meluas;

4. Secara khusus untuk seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing dan menahan diri untuk menghindari provokasi dan tindakan kekerasan yang berlanjut.

Demikian Pernyataan kami atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jayapura, 17 September 2010

 

Septer Manufandu                                   Johanis H. Maturbongs, SH
Sekretaris  Eksekutif                               KontraS Papua

 

 

Elieser Murafer, SH                                 Br. Rudolf Kambayom, OFM
LBH Papua                                                SKPKC Jayapura

 

 

Anum Siregar, SH                                    Gustaf R. Kawer, S.H. M.Si
LP3A-Papua                                              Advokat

 

Since Koromat, SH
KPKC Sinode GKI di Tanah Papua



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,920 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org