Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Diplomasi HAM Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan RI Mendesakkan Pengarusutamaan HAM dalam Hubungan Diplomatik RI - Malaysia

Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010

Diplomasi HAM Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan RI
Mendesakkan Pengarusutamaan HAM dalam Hubungan Diplomatik RI - Malaysia

Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia dalam dua pekan terakhir ini adalah titik kulminasi kegagalan diplomasi politik serumpun yang selama ini hanya mengandalkan sentimen personal elite politik dan sama sekali tidak melandaskan diri dari prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, diplomasi politik serumpun cenderung hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan abai pada kepentingan masalah-maslah yang dihadapi rakyat Indonesia maupun Malaysia.

Dalam konteks ini, Migrant CARE, INFID dan KontraS menyayangkan sikap Presiden SBY yang cenderung tetap bersikukuh mempertahankan pola diplomasi serumpun yang “pura-pura harmonis” namun menghindar dari maslah pokok mengenai hubungan yang tidak equal antara Indonesia dan Malaysia serta pengingkaran nilai-nilai hak asasi manusia. Mempertahankan pola diplomasi serumpun akan makin memperlemah posisi politik Indonesia.

Lemahnya sikap politik pemerintah Indonesia tercermin dalam surat Presiden SBY yang berisi ajakan damai yang dilayangkan kepada PM Malaysia M. Najib Razak. Surat  yang dikirimkan pada tanggal 27 Agustus 2010 tersebut bahkan mendapat respon sinis dari Malaysia. Sikap presiden ini tentu saja sangat mengecewakan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia agar pemerintah Indonesia lebih tegas terhadap pemerintah Malaysia. Seharusnya dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia berani memperbaharui pola diplomasi politiknya dengan meninggalkan diplomasi politik serumpun yang sebenarnya harmoni semu menjadi pola diplomasi politik yang setara dan mengedepankan prinsip kesejahteraan rakyat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasang surut dan dinamika hubungan diplomatik RI - Malaysia tak pernah lepas dari persoalan hak asasi manusia, selain perbatasan dan budaya tentunya. Rentetan arogansi Malaysia dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memicu ketersinggungan RI sebagai negara berdaulat. Bagaimana tidak, tak berselang lama setelah pada 1 Juli 2010, Chen Pei Ee (majikan yang menyiksa Kunarsih hingga meninggal dunia) divonis bebas oleh pengadilan di Kualalumpur dan 3 petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan, Kepulauan Riau Indonesia ditangkap dan ditahan oleh Malaysia.  Malaysia juga secara terang-terangan menolak tuntutan gaji minimum sebesar RM 600 yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia bagi domestic workers kita disana. Dan jumlah inipun sebenarnya tidak sebanding dengan besaran gaji PRT migran dari Philipina di Malaysia yang mencapai antara RM 700 – 1200.

Bersamaan dengan penolakan Malaysia terhadap standarisasi gaji bagi PRT migran Indonesia di Malaysia, Supreme Court (Mahkamah Agung) Malaysia juga menjatuhkan vonis hukuman gantung bagi Tarmidzi, Bustaman dan Parlan Bin Dadeh, tiga orang WNI asal Aceh yang merupakan pengungsi di Malaysia pasca Tsunami 2004 silam. Sangat ironi, vonis hukuman mati ini dijatuhkan tak berselang lama setelah Presiden SBY melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia pada tanggal 18-19 Mei 2010 yang salah satu agendanya adalah membahas perlindungan WNI dan buruh migran Indonesia di Malaysia.  Kami mengkhawatirkan bahwa Presiden SBY tidak tahu menahu bahwa saat ini ada 345 WNI (termasuk buruh migran Indonesia ) yang menghadapi hukum pidana berat di Malaysia, 305 diantaranya adalah ancaman hukuman mati. Meningkatnya angka buruh migran yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia adalah bukti bahwa sangat minim tindakan advokatif Pemerintah Indonesia terhadap WNI yang dituduh melanggar hukum di Malaysia.

Ditangkap dan ditahannya 3 petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan, Kepulauan Riau oleh Malaysia serta terungkapnya ratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia menjadi pemicu kemarahan masyarakat Indonesia yang selama ini menahan diri atas akumulasi perlakukan buruk Malaysia terhadap buruh migran Indonesia. Namun sayangnya pemerintah Indonesia selama ini relatif mendiamkan hal tersebut, bahkan terkesan membiarkan.
Merespon situasi terakhir mengenai hubungan RI – Malaysia yang semakin tidak kondusif,  Migrant CARE, INFID, KontraS menilai penting untuk berangkat ke Malaysia untuk melakukan diplomasi HAM masyarakat sipil berdaulat. Diplomasi HAM masyarakat sipil ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang konkrit bagi sebuah diplomasi politik yang setara dan respek pada prinsip-prinsip ha asasi manusia. Migrant CARE, KontraS dan INFID akan berada di Malaysia selama dua hari, 1-2 September 2010 dan akan bertemu dengan Parlemen Malaysia, sejumlah NGO HAM (Tenaganita, Suaram, dan Amnesty Internasional) serta akan melakukan investigasi ke penjara-penjara Malaysia. Hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Indonesia sebelum pertemuan tingkat menteri RI – Malaysia di Kinabalu pada 6 September 2010.

Diplomasi HAM yang akan kita bangun paralel dengan  semangat ASEAN yang sudah hampir setahun memiliki ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights  dan sedang menyusun Deklarasi HAM ASEAN. Diplomasi HAM ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia memiliki kewajiban penghormatan HAM bagi setiap orang (WNI) sebagaimana yang sudah dijamin didalam Konstitusi Indonesia, seperti Jaminan Hak hidup. Kewajiban promosi HAM ini juga harus dijadikan standar hubungan diplomasi kedepannya agar semua bentuk hubungan, kerjasama atau penyelesaian sengketa (hukum) juga terus mengarusutamakan (mainstreaming) HAM.


 Jakarta, 31 Agustus 2010

Migrant CARE, KontraS, dan INFID



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,068 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org