Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"Sebuah Keharusan: Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Komunitas Korban dalam Mekanisme AICHR"

Tgl terbit: Senin, 29 Maret 2010

“Sebuah Keharusan: Keterlibatan Masyarakat Sipil dan
Komunitas Korban dalam Mekanisme AICHR”

Kami yang tergabung dalam komunitas hak asasi manusia di Indonesia menyambut baik dibukanya sidang pertama the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Ini merupakan salah satu tonggak penting utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ini. Namun, kami juga mendesak agar para komisioner badan ini untuk segera membuka peluang komunikasi dan berinteraksi dengan komunitas NGO dan korban pelanggaran HAM. AICHR harus berpusat kepada kepentingan rakyat, khususnya  komunitas korban di kawasan ini. Tidak bisa dibantah di kawasan ASEAN ini berbagai persoalan penting hak asasi manusia masih tidak bisa terpecahkan oleh pemerintahan nasionalnya masing-masing. Kekerasan, pengekangan hak-hak sipil-politik, impuitas, tidak terpenuhinya hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya serta problem migrasi dan buruh migran terus menjadi fakta yang sulit untuk ditolak.

Kami berharap besar AICHR bisa menjadi suatu otokritik internal terhadap masalah-masalah tersebut. Kami menilai AICHR akan lebih produktif sebagai mekanisme koreksi internal di kawasan ASEAN bila para komisionernya membuka diri terhadap keterlibatan aktif masyarakat sipil (civil society) di kawasan ini, termasuk komunitas korban. Untuk membangun keterlibatan dengan masyarakat sipil ASEAN, para komisioner harus berani berinsiatif dan kreatif membangun terobosan meski ToR AICHR nyaris tidak menyinggungnya sama sekali.

Namun demikian, kami juga sadar bahwa pembentukan AICHR ini justru bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara otoriter di kawasan ini sebagai perisai untuk menangkal kritikan dari komunitas internasional.  Penolakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sipil, khususnya selama sidang AICHR akan memberikan kesan buruk tidak hanya bagi publik di kawasan ini, namun juga komunitas internasional yang selalu memantau. Kami ingin mekanisme AICHR ini bisa berevolusi secara progresif untuk mendekati standar baku suatu mekanisme HAM regional seperti yang ada di kawasan-kawasan lainnya.

Kami tidak pernah pesimis dan  tidak akan mengabaikan keberadaan AICHR ini. Justru sebaliknya kami akan terus memonitoring kinerja badan ini agar di masa depan, dengan waktu yang tidak terlalu lama, mandat AICHR akan diperluas hingga bisa menjadi instrumen bagi korban khususnya untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Kami berharap negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai promotor demokrasi untuk lebih berinsiatif mempercepat evolusi AICHR yang lebih peka dan responsif terhadap kepentingan korban pelanggaran HAM.

Jakarta, 29 Maret 2010
KontraS, HRWG, ELSAM, Imparsial, PBHI, KPI, Peduli Buruh Migran, SBMI, Migran Care, LBH Pers, ISAI, APC dan komunitas korban pelanggaran HAM



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,708 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org