Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SURAT: Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Sementara Propam Mabes Polri terhadap kasus Aan

Tgl terbit: Minggu, 21 Februari 2010

H a l     : Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Sementara Propam Mabes Polri terhadap kasus Aan

 

Kepada Yang Terhormat,
KAPOLRI
Jenderal Polisi Drs.H. Bambang Hendarso Danuri, MM.
di-
J a k a r t a

 

Salam sejahtera. Semoga Bapak selalu di mudahkan dalam menjalankan tugas secara profesional.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengapresiasi hasil penyelidikan sementara Kadiv Propam Mabes Polri terhadap 3 orang aparat Polda Maluku yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Propam Mabes Polri menilai tindakan Direskrim Polda Maluku Kombes Pol Jhon Siahaan, Ipda Jhoni dan Brigadir Obed telah menyalahi prosedur karena memeriksa saksi tanpa surat pemeriksaan dan dilakukan di luar kantor polisi serta tanpa koordinasi dengan polisi setempat. Propam Mabes Polri juga memastikan telah terjadi rekayasa terhadap tuduhan kepemilikan narkoba.

Kami juga mengapresiasi langkah Propam Mabes Polri yang berani menerapkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI sebagai bagian dari proses penyelidikan internal Polri.

Meski demikian, saat ini Susandhi masih ditahan di LP Cipinang sebagai terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba dan akan segera disidangkan di PN. Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Februari 2010. Padahal Aan mengakui tidak memiliki narkoba tersebut yang dibuktikan dengan pemeriksaan test urine yang hasilnya negative.

Berbeda dengan keterangan pihak Propam Mabes Polri, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membantah adanya rekayasa dalam proses pemeriksaan dan telah bekerja secara professional. Lebih lanjut, internal Propam Polda Metro Jaya juga melakukan pemeriksaan terhadap aparat Polda Metro Jaya dan tidak menemukan adanya indikasi rekayasa dalam kasus ini. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada publik.

Besarnya perhatian dari  Satgas Mafia Hukum, Komnas HAM, Kompolnas, DPR RI, LPSK dan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa kasus ini akan menjadi salah satu indikator keseriusan Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas mafia hukum.  Untuk itu KontraS meminta KAPOLRI untuk memberi perhatian terhadap kasus ini, melalui :

Pertama, memastikan Propam Mabes Polri untuk segera menyelenggarakan persidangan internal terhadap para tersangka dugaan pelanggar kode etik, disiplin dan hak asasi manusia. Pemeriksaan harus memberikan sanksi setimpal terhadap para tersangka sebagai upaya memberikan efek jera terhadap aparat polisi yang melakukan pelanggaran. Mempertahankan aparat Polri yang tidak professional akan mencoreng corps dari Polri yang sedang membangun upaya kepercayaan publik;

Kedua, menangguhkan pemeriksaan perkara dugaan kepemilikan narkoba terhadap Aan yang akan disidangkan pada 24 Februari 2010,  sampai ada putusan yang jelas dalam pemeriksaan internal Propam Mabes Polri. Hal ini dimaksudkan agar Aan dapat segera memperoleh kepastian hukum terhadap tuduhan tindak pidana yang tidak dilakukannya.

Ketiga, memastikan pemeriksaan atas tindak kejahatan yang dialami Aan ditindak lanjuti secara profesional, adil, dan cepat. Pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan berani melawan intervensi yang mungkin akan dilakukan;

Keempat, mengembangkan mekanisme transparansi dan akutabilitas terhadap dana dan jasa yang diberikan oleh pihak swasta kepada institusi/aparat Polri. Pengawasan terhadap hal ini akan memperkuat independensi Polri.

Keempat, membenahi mekanisme pengawasan internal dalam tubuh Polri guna memastikan adanya pengawasan disipliner efektif terhadap Polri, khususnya juga memastikan adanya pemeriksaan dan keseimbangan memadai untuk menjamin ketidakberpihakan dan objektivitas pengawas internal dalam  menerima pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan penyidikan;

Kelima, bersungguh-sungguhmemberantas mafia peradilan dalam tubuh Polri dengan membangun mekanisme pencegahan serta pengawasan yang efektif. Polri harus bekerja secara independen dan bebas dari kepentingan semua pihak (termasuk para pengusaha hitam) yang bermaksud mengintervensi profesionalisme kerja Polri.

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Besar harapan kami Polri terus tumbuh profesional, dicintai masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia dalam menegakkan hukum menuju reformasi birokrasi Polri. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2010

Badan Pekerja,

Indria Fernida  Edwin Partogi
Wakil Koordinator Divisi Politik Hukum dan HAM

Tembusan:
1.      Wakapolri, Komjen Yusuf Manggabarani;
2.      Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol. Nanan Soekarna;
3.      Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Mabes Polri, Irjen Pol. Oegroseno;
4.      Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri, Irjen Pol. Ito Sumardi Jonisanyoto;
5.      Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Drs. Wahyono;
6.      Ketua Satgas Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto;
7.      Sekretaris Komponas, Adnan Pandupraja SH;
8.      Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim;
9.      Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman; 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,269 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org