Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Qanun Jinayat di Aceh

Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009

Jaringan Nasional
Pemantau Kebijakan Lokal

Tentang

Qanun Jinayat di Aceh

 

Kami yang bergabung dalam Jaringan Nasional Pemantau Kebijakan Lokal menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dikeluarkannya Qanun Jinayat yang kami yakini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan berpotensi mengancam hak-hak asasi manusia, keadilan, keanekaragaman, non-diskriminasi dan kepastian hukum yang seharusnya dinikmati oleh penduduk Aceh sebagai warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam qanun tentang Hukum Jinayat ini diberlakukan jenis pidana cambuk dan rajam di samping jenis pidana lainnya seperti denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, serta kompensasi. Pidana cambuk diberlakukan untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Qanun Jinayat, sedangkan hukuman rajam hingga tewas diberlakukan bagi pelaku zina yang telah menikah sebagaimana diatur di dalam pasal 24 ayat (1).

Pasal 241 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 memang memungkinkan pemberlakuan jenis pidana lain dalam Qanun Jinayat selain jenis pidana yang dikenal dalam hukum pidana nasional. Meski demikian,  hukuman cambuk dan rajam yang diberlakukan di dalam Qanun Jinayat berpotensi melanggar hak asasi manusia, di antaranya hak untuk tidak mendapatkan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999; serta hak untuk hidup sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan pasal 4 jo. Pasal 9 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengakui hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Convention Against Torture and Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment (CAT) yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Sehingga Negara, dalam hal ini Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan atas hak untuk hidup yang dijamin di dalam ICCPR serta berkewajiban untuk mencegah terjadinya penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Dampak lain dari pemberlakuan qanun ini ialah timbulnya ketidakpastian hukum karena kedudukannya yang setara dengan peraturan daerah tidaklah seharusnya bertentangan dengan undang-undang dan Konstitusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Meskipun UUD 1945 mengakui dan menghendaki otonomi daerah yang seluas-luasnya, otonomi tersebut tetaplah harus dilaksanakan sejalan dengan kerangka hukum nasional.

Oleh karena itu kami bersikap:

  1. Menolak Qanun Jinayat karena mengancam hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan hak untuk tidak mendapatkan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan untuk tidak mererndahahkan martabat manusia;
  2. Bahwa pemberlakuan Qanun Jinayat potensial menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  3. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang membatalkan pemberlakuan Qanun Jinayat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Demikian siaran pers ini kami keluarkan, demi Aceh yang kami cintai dan demi Indonesia yang lebih demokratis, adil dan lebih berperikemanusiaan.

 

Jakarta, 5 November 2009
JARINGAN MASYARAKAT SIPIL PEMANTAU KEBIJAKAN LOKAL

DEWAN PERS, ELSAM, HRWG, IDSPS, KAPAL PEREMPUAN, KONTRAS, KOMNAS PEREMPUAN, KPI, LBH APIK, LBH MASYARAKAT, LBH PERS, LPDS, OUR VOICE, YAPPIKA, YLBHI



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,734 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org