Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Lokakarya Perpolisian yang Baik: Perangkat, Model dan Praktek



Tgl terbit: Kamis, 29 November 2012

Makassar, (28-29/11/2012) KontraS bersama dengan UNODC dan Hans Seidel Foundation menyelenggarakan lokakarya pemolisian yang baik. Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bentuk refleksi akan pentingnya peran polisi bagi pemenuhan pelayanan masyarakat. Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini, pada beberapa wilayah atau pada beberapa waktu tertentu mengalami kekhususan-kekhususan yang membutuhkan pendekatan khusus pula. Menilik pada penegakan hukum di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh POLRI, kita dapat menemukan banyak liputan media tentang kegiatan dan aktifitas polisi, baik yang merupakan pencapaian keberhasilan, maupun sederet keluhan masyarakat terhadap pelayanan personil polri. Hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan Polri adalah penting bagi masyarakat, terutama polisi yang baik dalam memberikan pelayan kepada masyarakat.

Dari sedikit uraian latar belakang tersebut, maka Lokakarya perpolisian yang baik: perangkat, model dan praktek kemudian diselenggarakan. Lokakarya ini melibatkan anggota kepolisian di tingkat polsek, polres dan polda se provinsi Indonesia Timur. Kegiatan ini dimulai dengan diawali oleh sambutan dari Kapolda Sulawesi Tengah, Irjenpol Mudji Waluyo dilanjutkan dengan sambutan dari Hanns Seidel Foundation, Mr Ulrich Klingshirn dan sambutan terakhir dari  UNODC, Bp Marius Gunawan.

Memasuki sesi lokakarya, acara dimulai dengan diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber. Sesi pertama di mulai dengan tiga pembicara yaitu Brigjenpol Drs. Haka Astana (Karo Jianstra), Brigjenpol Andjaja (Karo RBP) dan Herbin Siahaan (UNODC). Sesi pertama diskusi mengambil tema tentang Tata Kelola Perpolisian yang Baik: Perangkat, Model dan Praktik. Pembicara pertama, Brigjenpol Drs. Haka Astana (Karo Jianstra) menyampaikan tentang reformasi birokrasi terkait pemerintahan yang baik diantaranya melalui program penataan system Manajemen SDM aparatur. Pembicara kedua, Brigjenpol Andjaja (Karo RBP) menyampaikan tentang pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraaan pemerintahan, diantaranya di tingkat kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process), sumber daya manusia aparatur dll. Pembicara terakhir di sesi pertama diisi oleh sdr Herbin Siahaan dari UNODC yang lebih banyak sharing terkait pemolisian yang baik di Indonesia dengan menyentuh beberapa contoh lain.

Di sesi kedua, diskusi diisi oleh pembicara dari Ridha Saleh (Komnas HAM), Haris Azhar (KontraS) dan Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi,MM yang masing-maisng bicara tentang perpolisian yang baik dari perpseptif HAM. Ridha saleh dalam uraiannya membahas tentang kejahatan kehutanan yang identik dengan Destructive Logging, Korupsi dibidang kehutanan termasuk Penyimpangan Kebijakan, Penyalahgunaan kewenangan, Penyalahgunaan kewenangan, komersialisasi kawasan konservasi serta uraian eilayah konflik dan kekerasan terkait beberapa kasus kehutanan. Haris Azhar menyampaikan tentang dampaingan kasus oleh kontras terkait tindakan kekerasan oleh polisi di beberapa sebaran wilayah disertai analisis dari perilaku tindakan polisi itu sendiri terkait kekerasan tersebut. Pembicara Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, memberikan uraian normative terkait pemolisian yang baik dengan menggunakan pendekatan HAM dalam melihat hal tersebut.

Hari kedua dari acara lokakarya ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok polsek, polres dan Polda. Masing-masing kelompok terdiri dari akademisi, lsm, media serta para anggota kepolisian. Diskusi kelompok ini dimaksudkan untuk membuat pemetaan terkait pemolisian yang baik yang terjadi di lapangan baik itu menyangkut kebijakan, budaya, perilaku ataupun system perekrutan SDM. Dari pemetaan masalah tersebut, maka dibuat masing-masing rencana aksi yang kedepan akan diteruskan kepihak terkait khususnya Kapolri. Pada sesi panel, hasil pemetaan tiap kelompok kemudian di analisis dan di berikan input oleh Prof. Dr. Adrianus Meliala, anggota Kompolnas, serta saudara Herbin Siahaan.

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,305 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org