IP Anda:
 
 
54.161.191.254
 
     
 
KASUS MUNIR
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK
PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
Kasus Penculikan Aktivis
1997 - 1998
[ Klik disini ]
 
AKSI DIAM KAMISAN
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan
Data

hapus hukuman mati

Utama
Berita
  Untitled Document
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007


Kepemimpinan Politik adalah Kunci Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia, diantaranya:

Pertama, Masih diberlakukannya penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam dokumentasi KontraS, sepanjang 2004 2008 terdapat 19 orang telah divonis mati oleh lembaga pengadilan. Langkah progresif Pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan moratorium hukuman mati antar rentang tahun 2008-2012 telah mengubah wajah politik hukum Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, utamanya jaminan perlindungan hak atas hidup (Artikel 6, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).

Namun, integritas pemerintah dalam menjamin satu rumpun hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) tercoreng ketika ditahun 2013, Pemerintah Indonesia kembali menegakkan hukuman mati pada kasus Ademi Wilson (warga negara Malawi) untuk kasus narkotika. Hingga hari ini, KontraS mencatat, lebih dari 130 terpidana mati [60 untuk kasus narkoba, 68 untuk kasus pembunuhan dan 2 orang untuk kasus terorisme] di Indonesia menunggu eksekusi selama 10 tahun bahkan lebih.

Kedua, penerapan hukuman mati kerap tidak sejalan dengan proses penyidikan di lingkaran institusi penegakan hukum Indonesia. Pada vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ruben Pata Sambo dan kedua anaknya Markus Pata Sambo dan Martinus Pata oleh PN Makale Tana Toraja pada tahun 2006; terungkap proses penyidikan aparat polisi tidak menerapkan kaidah Peraturan Kapolri tentang HAM (2009) yang melarang penyidikan menggunakan cara penyiksaan, sebagaimana yang telah dialami ketiga individual tersebut.

Dalam konteks penjatuhan hukuman mati terhadap 3 individual di atas, KontraS menduga kuat hadirnya indikasi rekayasa kasus. Dugaan ini terbukti ketika pada 30 November 2006 hadir kesaksian tertulis Agustinus Sambo dan 2 pelaku lainnya bahwa Ruben dan kedua anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan Andarias dan keluarga.

Ketiga, Pemerintah Indonesia tidak pernah memerhatikan rekomendasi pemberlakuan moratorium sebagai langkah awal untuk menghapus hukuman mati, melalui Universal Periodic Review (UPR).

Keempat, UN Human Rights Office of the High Commissoner (OHCHR) telah banyak menghimbau pentingnya peran kepemimpinan politik untuk mempopulerkan gagasan anti hukuman mati, dan sebagai counter-opini terhadap pertentangan opini publik yang cenderung menguat dan mendukung hukuman mati sebagai praktik hukum yang harus dipertahankan (lihat: Moving away from the death penalty: Arguments, trends and perspectives).

Kelima, Praktik hukuman mati masih menjadi tren dalam penerapan sistem peradilan pidana(criminal justice system) di Asia Tenggara. Rencana pertemuan the 3rd Jakarta Human Rights Dialogue (10-11 November 2014), di mana perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR), Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan Uni Eropa the Office of High Commissioner for Human Rights akan membahas topik Hak untuk Hidup dan Moratorium Penerapan Hukuman Mati di Kawasan Asia Tenggara; harus dijadikan momentum untuk mengikat komitmen dan kapasitas seluruh pemerintahan di kawasan Asia Tenggara terhadap jaminan perlindungan hak atas hidup dan pemberlakukan tanpa diskriminasi moratorium praktik hukuman mati dibanyak negara di kawasan ini, termasuk Indonesia.

Terkait dengan sejumlah persoalan diatas KontraS secara khusus menyatakan:

Pertama, Pemerintahan Indonesia melalui Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo JK untuk memberlakukan kembali moratorium sebagai pintu masuk untuk penghapusan penerapan hukuman mati di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh PBB.

Kedua, Adanya pembahasan tentang moratorium hukuman mati di region ASEAN serta mendorong AICHR untuk merespon pemberlakuan praktik hukuman mati yang masih diberlakukan di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Ketiga, memperbaiki kinerja lembaga dan struktur sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus memiliki kepekaan pada isu perlindungan HAM dalam proses pemeriksaan perkara. Sehingga kasus Ruben dkk tidak terulang lagi.

Keempat, KontraS mengajak seluruh warga Indonesia untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo JK dalam meneruskan gagasan memanusiakan manusia di setiap kebijakan sosial, politik, hukum, HAM, bahkan keamanan yang harus menjunjung tinggi perlindungan hak atas hidup sebagai gagasan absolut di Indonesia.

 

Jakarta, 10 Oktober 2014

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]

 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org |Webmaster: Pemelihara@kontras.org