info_kontras
  |
Press Release
   
 
[ dilihat 128 kali ]

Indonesia: Government must agree programme for UN Special Rapporteur on Freedom of Expression

The Indonesian government must respond to a statement made by the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression at the UN Human Rights Council on 3 June asking the government to agree the programme for his official visit, say KontraS, The International Coalition for Human Rights and Peace for Papua, Franciscans International and TAPOL.

The government had invited the Special Raporteur to visit Indonesia in January 2013, but the visit was postponed for reasons that have not been officially explained. The government made a commitment to the visit during the UN’s Universal Periodic Review of Indonesia in March 2013.

The visit of the Special Rapporteur is urgent because of the critical situation of freedom of expression in Indonesia. Plans to enact Bills on Mass Organizations and State Secrecy threaten civil liberties. Ongoing violence and accusations of criminal defamation against journalists and human rights defender are evidence of the threats to freedom of expression.

Of greatest concern is the situation in Papua, where efforts to suppress freedom of expression intensified on 1 May 2013 during events to commemorate the administrative transfer of Papua to Indonesia. According to the ‘Papuan Behind Bars’ website, two people were shot and killed by the security forces and another person died later in hospital, 36 people were arbitrary arrested, and 30 of them are still in detention and at risk of torture. At the end of May 2013, 76 political prisoners were in various prisons in Papua. There are also a number of Moluccan political prisoners. Furthermore, the government still keeps Papua closed to the international community to monitor the human rights situation.

We are again reminded that Papua is one of the priority areas to be visited by the UN Special Rapporteur. This UN special mechanism is an international procedure which has to be followed by Indonesia as a member of the UN. It is also applicable to other UN member states. It is important for the government to demonstrate its commitment to the right of freedom of expression in Papua in order to establish a dialogue for peace. Opening international access to Papua can be a positive sign of the government’s willingness.



Geneva, 4 June 2013

KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua,

Franciscans International and TAPOL
















PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA


KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.


Pemerintah Indonesia telah mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang dijadwalkan pada Januari 2013, namun ditunda dengan alasan yang tak diketahui dengan jelas. Kunjungan resmi ini adalah telah dijanjikan oleh pemerintah dalam sidang Universal Periodic Review/Periodik Berkala Universal, pada Maret 2012.


Kami memandang bahwa kunjungan resmi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi mendesak dilakukan mengingat situasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Rencana pengesahan RUU Ormas dan RUU Rahasia Negara yang mengancam kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM yang terus berlangsung adalah potret ancaman terhadap kebebasan berekpsresi di Indonesia.


Selain hal-hal tersebut, hal lain yang juga paling mengkhawatirkan saat ini adalah situasi di Papua, dimana tampak peningkatan upaya untuk meredam kebebasan berekspresi pada 1 Mei 2013, saat peringatan Pemindahan Administrasi Papua ke Indonesia. Berdasarkan data Papuan Behind Bars, aparat keamanan menembak dua orang hingga tewas dan satu lagi tewas di rumah sakit, 36 orang ditangkap sewenang-wenang, dan 30 orang diantaranya masih ditahan dan beresiko mengalami penyiksaan. Hingga Mei 2013, sebanyak 76 orang tahanan politik berada di berbagai LP di Papua. Beberapa aktivis Maluku juga masih menjadi tahanan politik. Selain itu, Pemerintah masih menutup akses masyarakat internasional untuk melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua.


Kami kembali mengingatkan bahwa Papua adalah salah satu wilayah prioritas yang harus dikunjungi oleh Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi. Mekanisme ini adalah prosedur internasional yang harus dipatuhi pemerintah sebagai anggota PBB dan juga berlaku bagi negara anggota PBB lainnya. Selain itu, hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak berekspresi dan berpendapat di Papua sekaligus merealisasikan inisiatif untuk membangun dialog secara damai. Membuka akses internasional di Papua dapat menjadi upaya positif dalam menunjukkan keseriusan sikap Pemerintah.


Geneva, 4 June 2013

KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua,

Franciscans International and TAPOL