Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN. detail
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas penembakan terhadap 6 orang warga Kecamatan Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau. Peristiwa yang dipicu oleh masalah sengketa lahan dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang beroperasi di wilayah perbatasan Riau-Sumut, tepatnya di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rajatinggi dan Kecamatan Batang Kumuh Provinsi Riau. detail
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat diberbagai tempat akhir-akhir ini. Tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia. Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat; akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia. detail
Submission to the Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council
(Second Cycle) 13th Session on Impunity KontraS with ICTJ(unduh)
Stakeholders Submission concerning the Universal Periodic Review of Indonesia, submission by Asean Legal Resource Centre and KontraS(unduh)
Submission of Shadow Report on the Situation of Human Rights Defenders in Indonesia
for the 13th Session of the UN Universal Periodic Review for Indonesia
by the Civil Society Coalition for the Protection of Human Rights Defenders (unduh)
Peraturan Divisi Humas tentang Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi informasi (unduh)
Peraturan Divisi Humas tentang Pelayanan Informasi Publik (unduh)
Peraturan Divisi Humas tentang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi (unduh)
Peraturan Divisi Humas tentang Sengketa Informasi (unduh)
Peraturan Divisi Humas tentang Sistem Online (unduh)
Revisi Peraturan Kapolri No 24 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi (unduh)
Peraturan Kapolri No 16 tahun 2010 tentang tata cara Pelayanan Informasi di lingkangan Kepolisian Rerpublik Indonesia (unduh)
Lembar Fakta Revisi Peradilan Militer di Indonesia (unduh)
SONDANG HUTAGALUNG, BAKAR DIRI DAN KEBUNTUAN ASPIRASI CHRISBIANTORO Sesaat setelah diketahui bahwa pelaku aksi bakar diri identik dengan ciri-ciri Sondang Hutagalung (22), seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), publik dan para sahabat sangat te...>>Mewaspadai Arus Balik Reformasi CHRISBIANTORO
Mulai dari demonstrasi, memorialisasi, pemutaran film, hingga mendatangi institusi negara yang dianggap bertanggungjawab terhadap kelanjutan reformasi. Tujuannya satu; mengingatkan bangsa ini bahwa ...>>Menimbang RUU Intelijen Negara Usman Hamid Pemerintah mengusulkan agar Badan Intelijen Negara diberi wewenang menyadap dan menangkap seseorang atau badan hukum. Kewenangan yang dipercaya dapat membuat intelijen bekerja efektif itu disampaikan ...>>Menimbang Rasa Berasasi Presiden Kita Puri Kencana Putri Saya senang, saya bersyukur. Sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM. Kalimat itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, yang telah memimpin negeri kita selama dua p...>>
25 Jan 2012 Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM HRW report truer than govt claims: Kontras detail24 Jan 2012 Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM Military, Police Violence Up in Indonesia: NGO detail24 Jan 2012 Sumber: THEJAKARTAPOST.COM HRW report contradicts SBY’s human rights claims: Kontras detail21 Jan 2012 Sumber: SASAKMAIL.COM SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran Dari Tanggung Jawab detail21 Jan 2012 Sumber: DETIK.COM SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran dari Tanggung Jawab detail20 Jan 2012 Sumber: CATHNEWSINDIA.COM Suicide note ‘is a message on morality' detail
17 Jan 2012
"Menuntut Komnas HAM keluarkan laporan penyelidikan kasus 1965"
Selasa, (17/01), KontraS bersama korban peristiwa tragedi 1965/1966 dan perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu serta jaringan mendatangi Komnas HAM untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini diikuti oleh Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB), Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65), Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI), Paguyuban Mei 1998, Peace Women Across the Globe Indonesia (PWAG), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). detail
.gif)
